detikcom
Senin, 17/06/2013 13:40 WIB

Singapura Dilanda Kabut Asap Kiriman dari Sumatera

Rita Uli Hutapea - detikNews
kabut asap di Singapura (AFP)
Singapura, - Singapura dilanda kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan di Sumatera, Indonesia. Kabut asap kiriman ini terlihat jelas di jalanan di Singapura. Namun sejauh ini, kabut tidak berdampak pada usaha bisnis maupun transportasi udara. Sekolah-sekolah di Singapura saat ini juga tengah libur.

Hasil catatan Indeks Standar Polutan pada siang hari mencapai 80, atau di atas "sedang". Demikian menurut situs Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, NEA seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (17/6/2013). Level di atas 100 dianggap tidak sehat.

"Kondisi berkabut diperkirakan akan berlangsung beberapa hari mendatang," demikian NEA.

NEA pun menyarankan warga yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru, juga mereka yang berumur di atas 65 tahun dan anak-anak agar tidak banyak berada di luar ruangan.

Selain Singapura, Malaysia juga kembali mengalami masalah kabut asap yang terus berulang ini. Kabut asap ini terjadi sebagai akibat kebakaran-kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Sumatera.

Bahkan pada akhir pekan, kabut asap di Malaysia telah mencapai level tidak sehat. Pada hari Senin ini, indeks polutan Malaysia menunjukkan level tidak sehat, yakni antara 102 dan 121 di sejumlah wilayah negara bagian Pahang, Terengganu dan Malaka. Sementara di ibukota Kuala Lumpur, levelnya berada pada angka 82.



Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%