Pemerintah Harus Akui Lalai di Kasus KJRI Jeddah, Jangan Tuding Provokator

Jakarta - Pemerintah harus berani meminta maaf karena lalai dalam kasus ricuh antrean WNI di KJRI Jeddah, Saudi Arabia. Jangan mencari kambing hitam dengan menuding ada provokator yang memancing ribuan warga yang antre untuk berpanas-panasan.

"Isu provokator itu upaya untuk lepas dari tanggung jawab," kata Direktur Migrant Care, Anis Hidayah saat berbincang, Selasa (11/6/2013).

Anis menilai, yang sebenarnya terjadi bisa dilihat bahwa aparat pemerintah tidak siap. "Padahal sudah jelas ini terjadi karena kinerja KJRI yang buruk, yang tidak siap dengan amnesti," jelasnya.

Ribuan TKI antre berjam-jam pada Minggu (9/6). Mereka saat itu hendak mengurus dokumen Imigrasi karena ada rencana pemutihan atau amnesti dari pemerintah Saudi. Namun, ujung-ujungnya, karena antrean tak terlayani akhirnya pecah kerusuhan.

Di luar KJRI ada aksi pelemparan batu dan juga pembakaran plastik, kertas, dan kardus. Gerbang KJRI juga dicoba didobrak masuk. Kerusuhan juga disulut karena ada isu proses pemutihan berakhir pada hari itu.

"Harus ada evaluasi atas kejadian ini untuk memperbaiki layanan ke depan," tutupnya.

(ndr/mad)