Ricuh TKI di KJRI Jeddah, Menko Polhukam: Tidak Benar Pemerintah Tak Siap

Jakarta - Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah kericuhan yang terjadi di KJRI Jeddah karena pemerintah tidak siap dalam mengurus surat pengganti laksana paspor (SPLP). Djoko menyesalkan terjadinya kericuhan tersebut.

"Tidak benar kita tidak mempersiapkan dengan baik," ujar Djoko dalam jumpa pers di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Djoko menjelaskan pada 7 Juli 2013 lalu sudah ada tim dari Kemenlu, Kemenkum HAM dan BNP2TKI yang berangkat ke Jeddah untuk membantu proses SPLP tersebut. Ada sekitar 48.280 orang yang tercatat akan memproses SPLP tersebut.

"18 Mei sudah dilakukan 5-6 ribu orang per hari. Tidak ada masalah apapun," imbuhnya.

Sejak kejadian tersebut, lanjut Djoko, hari ini berangkat ke Jeddah 20 orang dari Kemenlu, 10 orang dari Ditjen Imigrasi. Sehingga shifting lebih mudah.

"Wamenkum HAM juga ikut, satu orang TNI dari Polkumham, satu orang Polri. Proses pendaftaran dan pengambilan dokumen dapat disimpulkan 80 persen masih ingin tinggal di sana. 20 persen ingin pulang ke Tanah Air," paparnya.

Djoko mengatakan antrean di KJRI hanya tinggal 200 meter. KJRI yang posisinya persis di pinggir jalan tidak memungkinkan mendirikan tenda.

"Trotoar kita berikan atap supaya tidak panas. Sekarang 100 orang pengamanan sebelumnya 20 orang," tutupnya.

(mpr/rmd)