detikcom
Jumat, 07/06/2013 14:29 WIB

Hari ke-236 Jokowi

Ahok: JIExpo Terserah Bikin Expo Asal Jangan Pakai Nama PRJ

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta rupanya semakin bulat hati mengambil alih penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2014 dengan tak lagi mengadakan di JIExpo Kemayoran. Pemprov DKI mempersilakan JIExpo mengadakan expo sejenis asal tidak memakai nama PRJ lagi.

"Kalo JIExpo mau bikin expo ya boleh-boleh aja. Kan di Jakarta ini sah-sah aja mau bikin expo-expo kayak gitu. Jakarta Great Sale aja boleh," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).

Pada prinsipnya, imbuh dia, Pemprov DKI akan mengembalikan PRJ seperti dulu, menjadi pesta rakyat.

"Bukannya malah pameran mobil-mobil gitu. Udah gitu masuknya mahal lagi sampe Rp 30 ribu," sindir Ahok.

"Ya terserah kalo JIExpo mau bikin expo, tapi jangan pake nama PRJ. Saya nggak tahu kalau mereka udah bikin, Jakarta Fair mungkin," tambahnya.

Monas menjadi salah satu lokasi alternatif relokasi PRJ, karena biasanya Monas menjadi pusat acara perayaan HUT Jakarta.

"Makanya perlu pertimbangan buat mindahin PRJ ke sana (Monas)," kata Ahok yang berbaju adat betawi ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%