Detik.com News
Detik.com
Jumat, 07/06/2013 14:29 WIB

Hari ke-236 Jokowi

Ahok: JIExpo Terserah Bikin Expo Asal Jangan Pakai Nama PRJ

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Ahok: JIExpo Terserah Bikin Expo Asal Jangan Pakai Nama PRJ dok detikcom
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta rupanya semakin bulat hati mengambil alih penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2014 dengan tak lagi mengadakan di JIExpo Kemayoran. Pemprov DKI mempersilakan JIExpo mengadakan expo sejenis asal tidak memakai nama PRJ lagi.

"Kalo JIExpo mau bikin expo ya boleh-boleh aja. Kan di Jakarta ini sah-sah aja mau bikin expo-expo kayak gitu. Jakarta Great Sale aja boleh," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).

Pada prinsipnya, imbuh dia, Pemprov DKI akan mengembalikan PRJ seperti dulu, menjadi pesta rakyat.

"Bukannya malah pameran mobil-mobil gitu. Udah gitu masuknya mahal lagi sampe Rp 30 ribu," sindir Ahok.

"Ya terserah kalo JIExpo mau bikin expo, tapi jangan pake nama PRJ. Saya nggak tahu kalau mereka udah bikin, Jakarta Fair mungkin," tambahnya.

Monas menjadi salah satu lokasi alternatif relokasi PRJ, karena biasanya Monas menjadi pusat acara perayaan HUT Jakarta.

"Makanya perlu pertimbangan buat mindahin PRJ ke sana (Monas)," kata Ahok yang berbaju adat betawi ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%