PKS Membangkang, PAN Serahkan Keputusan ke SBY

Jakarta - Lagi-lagi PKS berada berseberangan dengan koalisi menyoal kenaikan harga BBM. Di rapat Setgab PKS setuju, sementara di luar PKS menebar spanduk penolakan kenaikan harga BBM. PAN mempersilakan Presiden SBY sebagai pimpinan tertinggi Setgab koalisi untuk mengambil tindakan.

"Sebagai partai koalisi di pemerintahan, seharusnya satu suara. Itu adalah tuntutan dasar bagi pemerintahan yang dibangun atas dasar koalisi partai," kata Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, mengingatkan.

Hal ini disampaikan Viva saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/6/2013).

Menurut Viva setiap partai anggota koalisi telah meneken kontrak politik. Siapa melanggar tentu ada konsekuensi, yang berhak memutuskan adalah SBY.

"Jika ada parpol koalisi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka PAN menyerahkan kepada kebijakan presiden, sebagai pemegang prerogatif yang dijamin UUD 1945," tegas Viva.

Gerak PKS melawan kebijakan pemerintah tak hanya di DPR soal penolakan kenaikan BBM. Partai yang tengah diserang isu korupsi kuota sapi impor ini bahkan menyebar spanduk penolakan kenaikan harga BBM di sejumlah titik di Jakarta. Ada gambar Presiden PKS Anis Matta dan Ketua DPW PKS DKI Slamet Nurdin di spanduk itu.

Keputusan PKS berbalik badan ini menuai protes anggota koalisi lain yakni PD, PKB, PPP, Golkar, dan PAN. Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana mengibaratkan PKS sebagai kekasih yang mau enaknya saja, tapi tidak mau anaknya.

(van/try)