Kunker DPRD DKI ke Luar Negeri: Kalau Memang Tidak Jelas, Batalkan Saja!

Jakarta - Belasan anggota DPRD DKI akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk studi banding program kerja Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Namun tak semua anggota DPRD DKI mendukung penuh rencana tersebut.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Boy Sadikin mempertanyakan anggaran perjalanan dinas tersebut. Informasi yang ia terima, kunjungan para legislator Kebon Sirih itu untuk mempelajari empat program Jokowi, yaitu Giant Sea Wall, Deep Tunnel, MRT dan Monorel. Namun belakangan diketahui, kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan dari sister's city Jakarta.

"Ini kan katanya kunjungan untuk mempelajari program Pak Jokowi, tapi kok yang saya dengar malah kunjungan balasan yang sister's city itu. Ini gimana? Harus jujur dong. Jangan diada-adakan, jangan dipelintir-pelintir. Harus jelas, harus terbuka," ujar Boy saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/6/2013).

Boy mengatakan, jika tidak terlalu penting, sebaiknya kunjungan ke beberapa kota di luar negeri tersebut dibatalkan saja. Terlebih Boy menilai belum adanya keterbukaan penuh terkait rencana tersebut.

"Kalau memang salah, tidak jelas, ya dibatalkan saja. Jangan diada-adakan. Apalagi ini menjadi sorotan masyarakat," kata Boy.

Anak mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin ini juga mempertanyakan biaya perjalanan dinas tersebut. Menurutnya, jika memang untuk mempelajari program Jokowi, berarti perjalanan tersebut belum masuk dalam anggaran APBD DKI 2013.

"Setahu saya ini tiba-tiba. Anggarannya dari mana? Sudah dianggarkan belum? Kalau memang untuk sister's city ya dipakai untuk itu, jangan untuk studi banding program Pak Jokowi. Itu beda anggarannya," kata Boy.

Legislator Kebon Sirih akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi. Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar.

(jor/nrl)