"Buat apa mereka membandingkan, kalau mereka sebentar lagi mau habis masa tugas," kata Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).
Yayat menyebutkan rencana kunjungan tersebut kuat diduga tidak terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang dicetuskan Jokowi. Masalah pelayanan kesehatan, banjir, dan kemacetan yang sedang digodok Jokowi, menurut Yayat, harus dibantu anggota dewan ketimbang ke luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yayat menambahkan studi banding anggota dewan seharusnya di kampung-kampung tengah kota Jakarta. Ia juga mengatakan banyaknya kasus anggota dewan yang studi banding tidak membawakan hasil yang signifikan kepada rakyat.
"Kita belajarlah lebih berempati. Bagaimana warga mau simpati? Yang tadinya mau interpelasi, tiba-tiba mau ke luar negeri. Jadi lebih realistislah apa yang terjadi di masyarakat," ujar Yayat.
"Kita kembalikan pada nilai manfaat studi banding itu. Walau sudah dianggarkan, diperbaikilah agar rakyat bersimpati dan mendukung apa yang dilakukan dewan," tutup Yayat.
(vid/asp)