"Penanganannya harus intensif, agar tidak berkembang jadi isu SARA. Perlu semacam audit forensik," ujar Ketua Komisi A Kota Bandung, Haru Suandharu, di ruang kerjanya di DPRD Bandung, Rabu (30/5/2013).
Hal lain yang perlu diwaspadai dari kasus surat palsu seks bebas adalah terseretnya unsur PNS. Sebagai aparatur negara, kehormatan dari orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut harus dipulihkan kehormatannya bila memang mereka tidak terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita serahkan kepada polisi dan harapannya bisa mengembangkan kasus ini, jangan dianggap enteng. Pemkot juga harus kooperatif menjelaskan," ujar Haru.
(avi/lh)