Ahok Usul Premi KJS Naik Jadi Rp 50 Ribu

Jakarta - Kartu Jakarta Sehat (KJS) segera dievaluasi pada Juni 2013. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal mengajukan kenaikan premi menjadi sebesar Rp 50 ribu per orang per bulan.

"KJS sudah kita perkirakan. Juni akan kita evaluasi semua harganya. Ini kan BPJS nasional. Kita minta BPJS Rp 23.000, Menteri Keuangan minta Rp 15.700 ini kan evaluasi yang cukup," kata Ahok di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).

Ahok akan mengusulkan kenaikan premi kepada DPRD DKI Jakarta dan Menteri Keuangan.

"Menteri Kesehatan akan minta naikkan nilainya. Kalau tidak, tidak akan berjalan BPJS nasionalnya Rp 23.000 saja pada mengeluh pada rugi. Kami kan mengajukan Rp 50.000 dulu," ujar Ahok.

Kendalanya, Pak? "Kala DPRD setuju saja. Kalo Rp 50.000 tidak apalah DPRD kita. Kalau kita lakukan Rp 50.000 kemarin, nasional Rp 23.000 kan konyol kan? Kita harus coba Rp 23.000," jawab Ahok.

Ahok juga tidak mempermasalahkan mundurnya 16 RS swasta dari program KJS.

"Kalau mau mundur, mundur saja. Tidak masalah kan kita akan evaluasi. Prinsipnya semua harus melalui puskesmas. Nanti dari puskesmas tidak akan lagi merujuk ke RS yang itu," kata Ahok.

Menurut dia, pengunduran diri sudah diperkirakan sejak awal.

"Dari awal, RS sudah bilang,tidak bisa masuk Pak Rp 23.000 cuma kan kita bilang kalau tidak masuk dan kita batalin kan tidak mungkin berargumentasi dengan pusat, dengan BPJS pusat. Lebih baik ambil jalan 2-3 bulan nanti kita evaluasi," kata dia.

Ahok akan minta laporan tertulis dari RS tersebut. "Jadi kelihatan costnya. Kan minta contoh kasus, misalnya kasusnya siapa? Kenapa sampai kamu bilang rugi, cara kamu menerima pasien gimana. Ini sama kayak masak daging kan. Kalau kamu mau pesan seenaknya kan mahal," papar Ahok.

Ahok juga akan meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan pajak 10 persen.

"Sehingga biayanya tidak lebih mahal. Bayangin biaya (obat) jantung kita dengan India bedanya bisa lebih dari setengah. Pajak lagi hal itu kita harus evaluasi bersama menteri kesehatan dan menteri keuangan. Baru bisa selesai," ujar Ahok.


(aan/nrl)