Detik.com News
Detik.com
Kamis, 16/05/2013 15:14 WIB

Pilkada Bali

Panwaslu: Ada 2 Warga Coblos 100 Surat Suara, Pencoblosan Harus Diulang

Gede Suardana - detikNews
Panwaslu: Ada 2 Warga Coblos 100 Surat Suara, Pencoblosan Harus Diulang Ilustrasi/detikcom
Denpasar - Panwaslu Bali menemukan dugaan pelanggaran di Pilkada Bali. Seorang warga dan ketua KPPS terindikasi mencoblos 100 surat suara. Panwaslu meminta diadakan pencoblosan ulang di TPS tersebut.

Ketua Panwaslu Bali Made Wena mengatakan kasus pencoblosan 100 surat suara terjadi di TPS 3, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng.

"Seorang warga dan Ketua KPPS ikut mencoblos 100 surat suara di satu bilik," kata Wena saat jumpa pers di kantornya, Kamis (16/5/2013).

Kecurigaan itu muncul setelah ditemukan kelebihan 100 surat suara di TPS tersebut. Jumlah surat suara di TPS itu sebanyak 341 buah, namun setelah dilakukan penghitungan akhir, surat suara menjadi 441 buah.

"Kejadian itu telah memenuhi unsur pidana pemilu," ujarnya.

Panwaslu Bali merekomendasikan pencoblosan ulang di TPS 3 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, yang harus direalisasikan dalam jangka waktu 7 hari ke depan atau paling lambat tanggal 22 Mei 2013.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gds/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%