detikcom

Kamis, 09/05/2013 16:18 WIB

Jokowi Borong Lahan di Muara Baru untuk Relokasi Warga Waduk Pluit

Ray Jordan - detikNews
Jokowi (Agung/ detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, warga waduk Pluit yang awalnya menolak untuk direlokasi, kini sudah mau untuk dipindahkan. Oleh karenanya, Jokowi berencana untuk membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.

"Kemarin sudah ketemu dengan mereka (warga Pluit), dan mereka sudah mau untuk dipindahkan," ujar Jokowi kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).

Jokowi mengatakan, nantinya lahan tersebut akan dibangun rumah susun untuk menampung sekitar 7.000 Kepala Keluarga. Warga Pluit pun telah menyerahkan konsep rumah susun yang mereka inginkan. Namun Jokowi mengaku konsep tersebut berbeda dengan konsep yang ingin ditawarkan oleh Pemprov DKI. Sehingga harus dirundingkan kembali.

"Mereka sudah membawa konsep utk mau dipindah ke rusun, tetapi mereka punya gambaran sendiri untuk rusunnya. Nah, rusun yang kita punya kayak begini, jadi terus ketemu biar ada kesepakatan dan mau pindah," kata Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi pun berencana akan menambahkan luas lahan tersebut menjadi 6 hektare.

"Letaknya di dekat Muara Baru, kita beli tanah 2,3 hektare, tapi mau tambah lagi kira-kira 6 hektare. Jadi nanti ada 7.000 KK, yang sudah mau kemarin ada sekitar 1.200 KK. Mereka harus pindah itu nggak bisa ditawar," jelas Jokowi.



Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/gah)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
59%
Kontra
41%