detikcom

Kamis, 09/05/2013 12:27 WIB

Abraham Samad: Perlu Dibuat UU Perlindungan Aset

Rina Atriana - detikNews
Abraham Samad (Ramses/ detikcom)
Jakarta - Pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi (TPK) dirasa masih menemui kendala dan hambatan. Ketua KPK, Abraham Samad, menilai sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang perlindungan aset.

"Perlu kerjasama efektif antara komponen penegak hukum untuk melacak dan mengembalikan aset negara yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum maupun TPK," kata Abraham, dalam diskusi Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara yang Diambil Secara Melawan Hukum, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2013).

Menurut Abraham, saat ini perlindungan aset negara masih merujuk pada UU nomor 7 tahun 2006 dan Undang-Undang Tipikor. Belum ada UU yang menangani mengenai aset negara secara khusus.

Abraham mengatakan, pengembalian aset negara sangat penting untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka menegakkan keadilan.

Saat ini, para pelaku kejahatan lebih memilih untuk menyimpan aset hasil kejahatannya diluar negeri karena dirasa lebih aman. "Pelaku kejahatan ini biasanya melarikan aset yang dikuasainya dengan menyimpan diluar negeri. Karena dirasa menyimpan aset di luar negeri lebih aman," ujar Abraham


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rna/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
60%
Kontra
40%