PDIP, Gerindra & PKS: Kompensasi Kenaikan BBM Jangan Jadi Alat Politik

Jakarta - Tiga fraksi di DPR tak menghendaki ada pemberian kompensasi atas kenaikan BBM dijadikan alat politik yang menguntungkan segelintir parpol. Kompensasi harus benar-benar menguntungkan masyarakat.

"Kita lihat dulu apakah titik tolaknya hanya di BLT. Itu jadi masalah, jangan diutamakan BLT-nya jadi membawa kita bertanya-tanya apakah ini kepentingan politik 2014 manuver saweran untuk rakyat," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon kepada detikcom, Kamis (2/5/2013).

Pandangan senada disampaikan Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid. PKS sedang melakukan pengkajian terhadap kenaikan BBM, namun memberikan warning agar tidak ada embel-embel meneguk manfaat politik dari pemberian kompensasinya.

"Ini sebenarnya wewenang pemerintah. Tapi jangan sampai kenaikan BBM ini memmebani rakyat dan jangan sampai kompensasi yang diberikan justru menjadi keuntungan politik di 2014," kata Hidayat.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memiliki ide yang sama. Muzani menuturkan, Gerindra tak akan menolak kenaikan BBM secara membabi buta. Namun juga mengingatkan Presiden SBY agar menempatkan kompensasi atas kenaikan BBM secara bijak.

"Kalau dinaikkan maka kompensasi yang akan diberikan kepada rakyat apa? Apakah dalam bentuk bantuan tunai? Polanya bagaimana? Karena pada satu sisi bagus di sisi lain bisa menjadi alat politik. Bisa lebih bagus dalam bentuk lain misalnya beasiswa pendidikan atau modal usaha swasta," ingatnya.

(van/nrl)