detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 11:28 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 30/04/2013 15:55 WIB

Dalam Syarat Pencalegan, Susno Nyatakan Tak Pernah Dipidana

M Iqbal - detikNews
Susno Duadji,
Jakarta - Terpidana korupsi Susno Duadji diusung sebagai bakal caleg oleh Partai Bulang Bintang (PBB) dari Dapil Jawa Barat I. Dalam formulir persyaratan yang diserahkan ke KPU, mantan Kabareskrim itu menyerahkan formulir yang menyatakan dirinya tidak pernah dipidana.

Sebagaimana dikutip dari tanda terima daftar bakal calon yang dipublikasikan oleh KPU, Selasa (30/4/2013), Susno Duadji melengkapi seluruh berkas persyaratan sebagaimana ketentuan KPU. Ada yang menarik, Susno juga menyertakan formulir bahwa dirinya tak pernah dipidana.

Formulir itu disebut sebagai Model BB-1 yaitu surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Namun, Susno tak melampirkan formulir berikutnya Model BB-2 yaitu surat keterangan Kalapas tentang berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal caleg yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Termasuk Susno tak menyerahkan Bukti Surat Kabar yang menyatakan dirinya mantan narapidana dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Padahal, bagi terpidana syarat ini termasuk formulir BB-5 wajib diserahkan ke KPU.

Sementara formulir lainnya telah dipenuhi oleh Susno, seperti Model BB-3 surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai anggota DPR.

Kemudian BB-8 surat pernyataan kesediaan bakal caleg untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT atau pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan denga keuangan negara dan pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

BB-9 surat pernyataan bersedian tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, direksi, komisaris, dan karyawan BUM/BUMD dan badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

BB-10 surat pernyataan menjadi bakal caleg hanya dicalonkan oleh 1 partai politik untuk 1 lembaga perwakilan dan 1 daerah pemilihan dan BB-11 yaitu daftar riwayat hidup bakal caleg DPR.

Begitu juga surat keterangan lain yang telah dilengkapi oleh Susno, yaitu surat keterngan terdaftar sebagi pemilih, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba termasuk menyertakan ijazah, KTP, KTA dan pas foto.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bal/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%