Wamendikbud: Kami Terbuka Diaudit Soal UN

Jakarta - Sejumlah daerah menunda penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) lantaran ketiadaan soal. Kemendikbud mendapat kritik banyak pihak akibat penundaan ini. Kemendikbud pun bersedia jika anggaran program UN tahun ini diaudit.

"Kita bersedia, perintah Presiden khusus untuk keterlambatan ini, investigasi baik oleh internal melalui Inspektorat Jenderal Kemendikbud kemudian oleh BPKP dan BPK, soal audit selalu dilakukan terkait pengelolaan keuangan negara," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di sela-sela kunjungannya ke SMA 48 di Jakarta Timur, Selasa (16/4/2013).

"Kami membuka diri untuk investigasi siapa berbuat harus menanggung," kata Musliar.

Musliar mengatakan melihat dari permasalahan UN tahun ini, bisa jadi pencetakan lembar soal dan jawaban akan diserahkan kepada setiap daerah. Namun ini masih perlu dievaluasi.

"Terbuka untuk siapa saja yang ingin untuk lelang, seperti perusahaan mengerjakan DKI ini berpusat di Surabaya, dicetak di Surabaya dikirim ke sini tidak ada kendala. Ada di Solo, ada di Semarang. Bukan transportasi jadi halangan, ini kesalahan perusahaan yang mungkin tidak antisipasi soal yang banyak, " cetusnya.

Terkait PT Ghalia Indonesia Printing yang mengalami keterlambatan dalam pencetakan sehingga mempengaruhi proses UN, Musliar mengatakan pihaknya masih akan mengivestigasi hal itu.

"Saya tidak menjawab ini untuk dipolemik, karena 5 perusahan lain kenapa tidak terlambat. Mudah-mudahan itu tidak menjadi alasan (PT Ghalia) untuk terlambat," jelas Musliar.

"Kalau sudah wanprestasi, dalam ketentuan ada 2 tahun tidak boleh ikut tender ini tergantung saran investigasi kalau kesalahan fatal tergantung hasil investigasi semua internal BPKP," pungkas Musliar.

(rmd/nrl)