Aceh Segera Serahkan Hasil Evaluasi Qanun Bendera ke Mendagri

Aceh, - Pemerintah Aceh telah selesai membahas hasil klarifikasi Kemendagri terhadap sejumlah poin temuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Dalam waktu dekat ini hasil klarifikasi itu akan segara diserahkan ke Mendagri di Jakarta.

Kepala Badan Legislasi DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengakui Tim Gubernur dan DPR Aceh sudah menyiapkan jawaban klarifikasi terhadap 12 poin Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang disampaikan Mendagri dalam suratnya Nomor : 188.34/1663/SJ, tanggal 1 April 2013 kepada Gubernur Aceh.

“Semua poin temuan itu sudah siap kita jawab satu persatu poin. Siap kita serahkan kepada Mendagri dalam tiga hari ini,” kata Ketua Baleg DPRA, Abdullah Saleh, saat dihubungi Kamis (11/4/2013).

Menurut Saleh, pemerintah Aceh telah menjawab klarifikasi Qanun Bendera itu dari dua sisi, yakni dari sisi Pemerintah (Eksekutif), sedangkan pihak DPRA akan menjawabnya dari sisi politis dan legislatif.

“Dalam menjawab klarifikasi itu pihaknya melibatkan perwakilan Gubernur yakni Kesbang Limmas, Ulama, Akademisi dan Komisi A serta Badan Legislasi DPRA” ujar Saleh.

Saleh menambahkan, isi qanun bendera dan lambang Aceh tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena Bendera dan lambang Aceh itu sudah tertuang dalam perjanjian damai Helsinki tahun 2005 lalu.

Namun kalaupun Pemerintah Pusat menganggap Qanun itu telah mengangkangi peraturan lebih tinggi, pihak pemerintah Aceh akan tetap menghargai hasil koreksi Kemendagri.

“Yang jelas kita tetap mengikuti proses ini dulu dan bendera bulan bintang itu hanyalah sebagai simbol Daerah Aceh semata,” kata Saleh.

Sebelumnya Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda, Dhohermansyah Djohan pada Selasa (2/4/2013) telah menemui Pemerintah Aceh untuk memberi sinyal agar Qanun Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh qanun Bendera dapat direvisi. Kemudian pada kamis (4/4) Mendagri Gamawan menjumpai Pemerintah Aceh untuk membahas dan sekaligus menyerahkan berkas hasil klarifikasi Kemendagri terhadap qanun tersebut.

(fjp/fjp)