detikcom
Senin, 08/04/2013 16:05 WIB

Lawan Video '86' Bule Belanda, Polisi di Bali Rilis Video Simpatik

Rachmadin Ismail - detikNews
YouTube
Jakarta - Video suap tilang di Bali yang dibuat oleh jurnalis asal Belanda, Kees van der Spek, mencoreng Korps Bhayangkara. Untuk memperbaiki citra, video tandingan yang menampilkan aksi simpatik polisi pun dibuat.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Hariadi mengatakan video itu berisi soal aksi sehari-hari Polantas Bali. Ada kegiatan yang bersifat humanis seperti membantu menyeberangkan jalan, memberi informasi soal alamat dan membantu warga negara asing.

"Ini aksi layanan di lapangan yang bersifat humanis, kegiatan humanis dan simpatik," kata Hariadi saat dihubungi detikcom, Senin (8/4/2013).

Video ini rencananya bakal diunggah ke YouTube dalam waktu dekat. Proses video masih dalam editing.

"Ini bentuk pelayanan Polantas Bali," imbuhnya.

Apakah video ini dibuat untuk mengembalikan citra polisi di Bali? "Ya bisa saja, kalau namanya pencitraan itu tak pernah habis," jawabnya.

Dalam tayangan Youtube yang diunggah 1 April 2013, Aipda KS dari Polres Badung menghentikan laju van der Spek yang tidak mengenakan helm dan melintas pos polisi Lio Square. KS menyarankan van der Spek membayar Rp 200 ribu agar pelanggaran lalu lintas itu tak sampai ke meja pengadilan.

Tak hanya tilang dan uang 'damai', Aipda KS dan van der Spek sempat nge-bir di pos polisi. Sementara teman KS hanya diam melihat aksi tilang 'damai' dan pesta bir tersebut. Atas praktik tak terpuji itu, kedua polisi itu kemudian diperiksa oleh Propam Polda Bali.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%