detikcom
Senin, 08/04/2013 16:05 WIB

Lawan Video '86' Bule Belanda, Polisi di Bali Rilis Video Simpatik

Rachmadin Ismail - detikNews
YouTube
Jakarta - Video suap tilang di Bali yang dibuat oleh jurnalis asal Belanda, Kees van der Spek, mencoreng Korps Bhayangkara. Untuk memperbaiki citra, video tandingan yang menampilkan aksi simpatik polisi pun dibuat.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Hariadi mengatakan video itu berisi soal aksi sehari-hari Polantas Bali. Ada kegiatan yang bersifat humanis seperti membantu menyeberangkan jalan, memberi informasi soal alamat dan membantu warga negara asing.

"Ini aksi layanan di lapangan yang bersifat humanis, kegiatan humanis dan simpatik," kata Hariadi saat dihubungi detikcom, Senin (8/4/2013).

Video ini rencananya bakal diunggah ke YouTube dalam waktu dekat. Proses video masih dalam editing.

"Ini bentuk pelayanan Polantas Bali," imbuhnya.

Apakah video ini dibuat untuk mengembalikan citra polisi di Bali? "Ya bisa saja, kalau namanya pencitraan itu tak pernah habis," jawabnya.

Dalam tayangan Youtube yang diunggah 1 April 2013, Aipda KS dari Polres Badung menghentikan laju van der Spek yang tidak mengenakan helm dan melintas pos polisi Lio Square. KS menyarankan van der Spek membayar Rp 200 ribu agar pelanggaran lalu lintas itu tak sampai ke meja pengadilan.

Tak hanya tilang dan uang 'damai', Aipda KS dan van der Spek sempat nge-bir di pos polisi. Sementara teman KS hanya diam melihat aksi tilang 'damai' dan pesta bir tersebut. Atas praktik tak terpuji itu, kedua polisi itu kemudian diperiksa oleh Propam Polda Bali.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%