PPP & PKB: Calon Presiden Tak Harus Pintar Secara Akademis

Jakarta - Kalau FPKS dan FPD DPR mendorong syarat pendidikan capres ditingkatkan, beda halnya PPP dan PKB. PPP dan PKB tidak menghendaki syarat pendidikan minimal capres S1 diatur di RUU Pilpres. Kenapa?

"Seorang pemimpin tidak dilihat dari segi akademis, tetapi yang penting pengalaman. Kalau rakyat menghendaki apa boleh buat? Tidak harus mensyaratkan prestasi akademis yang berlebihan, yang penting punya political will memperbaiki bangsa dan negara," kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar saat berbincang, Senin (8/4/2013).

Pandangan senada disampaikan Sekjen PPP M Romahurmuziy. Menurut Romi, demikian disapa, pendidikan formil tidak mencermikan kemampuan memimpin.

"Karena pemilihan langsung itu kan dari dan untuk rakyat, tidak perlu mempersulit putra putri terbaik bangsa ini menjadi capres," kata Romi.

"Jadi sekarang yang diperlukan presiden ini bukan gelarnya tapi kemampuan memimpin rakyat untuk legitimasinya. Jadi seorang presiden tidak harus jadi orang terpandai di muka bumi ini tapi orang yang paling peduli," lanjut Romi,

Ketua Komisi IV DPR ini yakin sekali setinggi apapun pendidikan capres tidak menjamin mampu memimpin Indonesia dengan baik. "Tidak perlu profesor atau doktor, cukup orang yang peduli dan memiliki empati," tandasnya.

(van/try)