Sabtu, 06/04/2013 11:34 WIB

Kemendagri Peringatkan Jangan Ada Lagi Pengibaran Bendera GAM di Aceh

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar warga Aceh tidak lagi mengibarkan bendera GAM. Hal ini sudah dikoordinasi oleh pihak kemendagri dan pemerintah daerah Aceh.

"Kita sudah peringatkan melalui direktur jenderal otonomi daerah, kita sudah minta untuk tidak mengibarkan. Gubernur Aceh dan DPRA juga ikut mengimbau," kata Humas Kemendagri, Reydonnizar Moenek kepada detikcom, Jumat (5/4/2013).

Moenek mengatakan peraturan dearah atau Qanun Aceh soal bendera dan lambang tengah dievaluasi oleh pihak Kemendagri. Selama dalam proses evaluasi itu. Menurutnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga sudah meminta warganya untuk jangan dulu mengibarkan bendera tersebut.

"Gubernur Aceh sudah menghimbau agar tidak mengibarkan bendera sampai klarifikasi ini selesai," ucap Moenek.

Menurut Moenek masalah ini murni masalah hukum terkait dengan Perda nomor 3/2013 yang ada di Aceh. Kemendagri telah memerintahkan Gubernur Aceh dan DPRA untuk mengkaji ulang perda tersebut. Menurutnya perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Perda Qanun itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Punya simbol-simbol itu boleh asal jangan mengandung unsur separatis," ujar Moenek.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%