detikcom
Sabtu, 06/04/2013 11:34 WIB

Kemendagri Peringatkan Jangan Ada Lagi Pengibaran Bendera GAM di Aceh

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar warga Aceh tidak lagi mengibarkan bendera GAM. Hal ini sudah dikoordinasi oleh pihak kemendagri dan pemerintah daerah Aceh.

"Kita sudah peringatkan melalui direktur jenderal otonomi daerah, kita sudah minta untuk tidak mengibarkan. Gubernur Aceh dan DPRA juga ikut mengimbau," kata Humas Kemendagri, Reydonnizar Moenek kepada detikcom, Jumat (5/4/2013).

Moenek mengatakan peraturan dearah atau Qanun Aceh soal bendera dan lambang tengah dievaluasi oleh pihak Kemendagri. Selama dalam proses evaluasi itu. Menurutnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga sudah meminta warganya untuk jangan dulu mengibarkan bendera tersebut.

"Gubernur Aceh sudah menghimbau agar tidak mengibarkan bendera sampai klarifikasi ini selesai," ucap Moenek.

Menurut Moenek masalah ini murni masalah hukum terkait dengan Perda nomor 3/2013 yang ada di Aceh. Kemendagri telah memerintahkan Gubernur Aceh dan DPRA untuk mengkaji ulang perda tersebut. Menurutnya perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Perda Qanun itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Punya simbol-simbol itu boleh asal jangan mengandung unsur separatis," ujar Moenek.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%