Sabtu, 06/04/2013 11:34 WIB

Kemendagri Peringatkan Jangan Ada Lagi Pengibaran Bendera GAM di Aceh

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar warga Aceh tidak lagi mengibarkan bendera GAM. Hal ini sudah dikoordinasi oleh pihak kemendagri dan pemerintah daerah Aceh.

"Kita sudah peringatkan melalui direktur jenderal otonomi daerah, kita sudah minta untuk tidak mengibarkan. Gubernur Aceh dan DPRA juga ikut mengimbau," kata Humas Kemendagri, Reydonnizar Moenek kepada detikcom, Jumat (5/4/2013).

Moenek mengatakan peraturan dearah atau Qanun Aceh soal bendera dan lambang tengah dievaluasi oleh pihak Kemendagri. Selama dalam proses evaluasi itu. Menurutnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga sudah meminta warganya untuk jangan dulu mengibarkan bendera tersebut.

"Gubernur Aceh sudah menghimbau agar tidak mengibarkan bendera sampai klarifikasi ini selesai," ucap Moenek.

Menurut Moenek masalah ini murni masalah hukum terkait dengan Perda nomor 3/2013 yang ada di Aceh. Kemendagri telah memerintahkan Gubernur Aceh dan DPRA untuk mengkaji ulang perda tersebut. Menurutnya perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Perda Qanun itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Punya simbol-simbol itu boleh asal jangan mengandung unsur separatis," ujar Moenek.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%