Senin, 01/04/2013 22:12 WIB

Tarif Angkutan Umum Sebaiknya Berdasarkan Jarak

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Selama ini tarif angkutan umum di Jakarta didasarkan setiap kali penumpang naik kendaraan tersebut. Tidak ada perbedaan tarif bagi pengguna jarak jauh maupun jarak dekat. Hal tersebut dinilai tidak adil.

"Seharusnya tarifnya distance based (berbasis jarak)," ujar anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjend Suprapto, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).

Iskandar yang juga merupakan Irjen Kementerian Perhubungan ini mengatakan, tarif berbasis jarak akan menguntungkan penumpang jarak dekat. Selain itu penumpang jarak dekat tidak perlu memberikan subsidi bagi penumpang jarak jauh.

"Distance based juga akan memaksa orang tinggal di lingkungan yang dekat dan cenderung hemat energi," ucapnya.

Sementara itu, ia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi penumpang KRL yang tidak mampu. Menurutnya, subsidi tersebut lebih adil daripada subsidi BBM, karena lebih tepat sasaran.

"Lebih bagus kita kasih subsidi ke angkutan umum daripada pengguna kendaraan pribadi (BBM). Jangan-jangan orang naik Innova pakai subsidi. Masak mereka dikasih subsidi tapi masyarakat miskin tidak. Tidak fair itu," tuturnya.

Menurutnya, subsidi angkutan umum tidak harus melalui tarif. Namun dapat juga melalui peningkatan fasilitas dan layanan.

"Seperti kalau dibangun flyover untuk lintasan kereta api. Frekuensinya jadi bisa ditingkatkan berkali-kali," ucapnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera merealisasikan rencana tersebut. Anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.

"Karena semakin kecil anggaran, semakin buruk juga pelayanannya," tandasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%