Detik.com News
Detik.com

Senin, 01/04/2013 22:12 WIB

Tarif Angkutan Umum Sebaiknya Berdasarkan Jarak

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Selama ini tarif angkutan umum di Jakarta didasarkan setiap kali penumpang naik kendaraan tersebut. Tidak ada perbedaan tarif bagi pengguna jarak jauh maupun jarak dekat. Hal tersebut dinilai tidak adil.

"Seharusnya tarifnya distance based (berbasis jarak)," ujar anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjend Suprapto, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).

Iskandar yang juga merupakan Irjen Kementerian Perhubungan ini mengatakan, tarif berbasis jarak akan menguntungkan penumpang jarak dekat. Selain itu penumpang jarak dekat tidak perlu memberikan subsidi bagi penumpang jarak jauh.

"Distance based juga akan memaksa orang tinggal di lingkungan yang dekat dan cenderung hemat energi," ucapnya.

Sementara itu, ia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi penumpang KRL yang tidak mampu. Menurutnya, subsidi tersebut lebih adil daripada subsidi BBM, karena lebih tepat sasaran.

"Lebih bagus kita kasih subsidi ke angkutan umum daripada pengguna kendaraan pribadi (BBM). Jangan-jangan orang naik Innova pakai subsidi. Masak mereka dikasih subsidi tapi masyarakat miskin tidak. Tidak fair itu," tuturnya.

Menurutnya, subsidi angkutan umum tidak harus melalui tarif. Namun dapat juga melalui peningkatan fasilitas dan layanan.

"Seperti kalau dibangun flyover untuk lintasan kereta api. Frekuensinya jadi bisa ditingkatkan berkali-kali," ucapnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera merealisasikan rencana tersebut. Anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.

"Karena semakin kecil anggaran, semakin buruk juga pelayanannya," tandasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%