Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/04/2013 22:12 WIB

Tarif Angkutan Umum Sebaiknya Berdasarkan Jarak

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Selama ini tarif angkutan umum di Jakarta didasarkan setiap kali penumpang naik kendaraan tersebut. Tidak ada perbedaan tarif bagi pengguna jarak jauh maupun jarak dekat. Hal tersebut dinilai tidak adil.

"Seharusnya tarifnya distance based (berbasis jarak)," ujar anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjend Suprapto, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).

Iskandar yang juga merupakan Irjen Kementerian Perhubungan ini mengatakan, tarif berbasis jarak akan menguntungkan penumpang jarak dekat. Selain itu penumpang jarak dekat tidak perlu memberikan subsidi bagi penumpang jarak jauh.

"Distance based juga akan memaksa orang tinggal di lingkungan yang dekat dan cenderung hemat energi," ucapnya.

Sementara itu, ia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi penumpang KRL yang tidak mampu. Menurutnya, subsidi tersebut lebih adil daripada subsidi BBM, karena lebih tepat sasaran.

"Lebih bagus kita kasih subsidi ke angkutan umum daripada pengguna kendaraan pribadi (BBM). Jangan-jangan orang naik Innova pakai subsidi. Masak mereka dikasih subsidi tapi masyarakat miskin tidak. Tidak fair itu," tuturnya.

Menurutnya, subsidi angkutan umum tidak harus melalui tarif. Namun dapat juga melalui peningkatan fasilitas dan layanan.

"Seperti kalau dibangun flyover untuk lintasan kereta api. Frekuensinya jadi bisa ditingkatkan berkali-kali," ucapnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera merealisasikan rencana tersebut. Anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.

"Karena semakin kecil anggaran, semakin buruk juga pelayanannya," tandasnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ahy/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%