Ketua Baleg DPR: Presidential Threshold Bisa Divoting di Paripurna

Jakarta - Sejumlah fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR berbeda pandangan dalam membahas usulan revisi UU Pilpres, yang mengerucut pada besaran angka Presidential Treshold (PT). Namun ketua Baleg Ignatius Mulyono, meyakinkan bahwa revisi UU Pilpres akan selesai sebelum 2014.

"Nggak (sulit), sebentar lagi ini selesai," kata Ignatius Mulyono saat ditemui sebelum rapat komisi II, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Menurutnya, pembahasan revisi UU Pilpres memang terbentur dengan besaran angka presidential treshold (PT) yang saat ini sebesar 20 persen. Namun, hal itu akan diselesaikan di paripurna jika tak mendapat kesepakatan di Baleg.

"Presidential Treshold itu nanti divoting di rapat paripurna (jika mengalami kebuntuan)," ucapnya.

Hal itu menurutnya, sama seperti dulu saat Baleg membahas Undang-undang Pemilu Legislatif, dimana besaran angka Parliamentary Treshold ditentukan di rapat paripurna.

"Sama kayak waktu dulu membahas Undang-undang Pileg. Jadi kalau nanti umpama ada minta PT 20 atau 15 ya dilihat di paripurna," kata Ignatius.

(bal/van)