Jokowi Harus Berani Memulai dan Mengevaluasi Kebijakannya

Jakarta - Jokowi seakan menjadi harapan baru warga Jakarta, setiap kebijakannya selalu menjadi sorotan. Agar tidak mencederai kepercayaan publik, sebaiknya Jokowi berani memulai setiap kebijakan yang dianggap mampu memperbaiki Jakarta dan berani melakukan evaluasi setelahnya.

"Coba saja dulu lah. Baru setelah itu ada evaluasi. Berani memulai dan berani evaluasi. Pak Jokowi harus berani mengambil sikap. Dia harus memberikan alasan misal yang ini kurang tepat, dan ada yang lebih tepat," kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, saat berbincang, Selasa (26/3/2013) malam.

Hal terbaru terkait penerapan kebijakan plat nomor ganjil genap. Kemungkinan Jokowi menunda penerapannya dan bahkan menggantinya dengan sistem jalan berbayar elektronik atau eletronic road pricing (ERP).

"Kalau jumlah busnya belum siap ya tidak benar juga kalau kita paksakan. Jadi kelihatannya setelah mengkaji, beliau memutuskan untuk langsung ke ERP," kata Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (26/3).

Yayat menilai, Jokowi tidak langsung menunda bahkan membatalkan setiap kebijakan yang telah ia katakan pada publik. Untuk kasus ganjil genap, sebaiknya dimulai dengan sehari-dua hari. Setelah berjalan tiga bulan, baru dievaluasi.

"Jangan cepat-cepat dibatalkan. Memang tingkat efektivitasnya masih dipertanyakan, bagaimana tahu kalau tidak dicoba. Misalkan diberlakukan tiap hari Rabu Kamis, Rabu ganjil atau sebaliknya. Berjalan beberapa waktu masyarakat akan merasakan dampaknya. Disitulah dilakukan evaluasi," jelasnya.

Menurut Yayat, jika suatu kebijakan belum memiliki landasan kuat untuk diberlakukan, sebaiknya Jokowi tidak buru-buru menyampaikannya kepada publik.

"Jangan sampai dikasih jebakan-jebakan yang sebenarnya belum siap untuk di realisasikan. Itu hanya membuat dampak psikologis pada masyarakat. Bisa mencederai kebijakan pak Jokowi," lanjutnya.

(rna/mpr)