detikcom
Selasa, 26/03/2013 13:12 WIB

Demo Upah, Buruh Aksi 'Gantung Diri' di Kantor Disnakertrans Semarang

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Foto: Angling Adhitya P/detikcom
Semarang - Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang digeruduk puluhan buruh dari Aliansi Gerakan Berjuang (Gerbang). Para buruh memprotes soal upah. Salah satu buruh melakukan aksi 'gantung diri'.

Dengan menggunakan batang bambu dan seutas tali, seorang buruh digantung dengan berkalungkan poster bertuliskan "Dewan Pengupahan Unsur Buruh".

Perwakilan buruh, Ahmad Junaidi mengatakan aksi tersebut dilakukan karena mereka kecewa terhadap hasil survei yang dilakukan Dewan Pengupahan soal harga sembako pada bulan Maret ini. Ia khawatir hasil survei tersebut bisa menurunkan angka UMK pada tahun 2014.

"Hasil survei tahun 2012 cukup bagus dan meningkatkan UMK 2013 menjadi Rp 1.209.100. Tapi survei tahun ini kok berkurang? UMK tahun depan turun jadi Rp 1.113.000," kata Ahmad di kantor Disnakertrans Semarang, Jl Ki Mangun Sarkoro, Selasa (26/3/2013).

Mereka juga kecewa dengan perwakilan buruh di Dewan Pengupahan. Seharusnya dengan adanya wakil buruh, mereka berharap hasilnya lebih baik. Aksi gantung diri melambangkan perwakilan buruh di Dewan Pengupahan.

"Ada perwakilan buruh di Dewan Pengupahan, tapi hasilnya buruk. Makanya digantung saja," tandasnya.

Para buruh sempat beraudiensi dengan pihak Dinaskertrans Kota Semarang. Kepala Disnakertrans Kota semarang Gunawan Saptogiri mengatakan pihaknya akan menelusuri hasil survei tersebut.

"Kami akan buat tim untuk menyelidiki. Kami akan melakukan semaksimal mungkin agar para buruh ini mendapatkan hak-hak mereka secara utuh," ujar Gunawan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%