7 Sepak Terjang Ahok Hemat Uang Rakyat

Jakarta - Tidak ada lagi buang-buang uang rakyat! Itu prinsip yang dipegang teguh Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia giat menggenjot efisiensi APBD DKI Jakarta 2013.

Suami Veronika Tan ini memperkirakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp 49,9 triliun itu bisa dihemat sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Efisiensi anggaran digalakkan di sejumlah dinas Pemprov DKI Jakarta. Pos-pos anggaran yang dipandang tidak efektif dipangkas hingga 25 persen.

Ahok tegas dan blak-blakan menyemprot siapa pun yang menggunakan uang rakyat seenak-enaknya. Ayah 3 anak ini juga menggandeng KPK untuk memonitor APBD DKI Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demi penghematan, eks Bupati Belitung Timur ini bersedia menerima bantuan dari sejumlah Corporate Social Responsibility (CSR) asalkan sumbangan tersebut halal. Dana hasil penghematan rencananya bakal dialihkan untuk kesejahteraan warga dan pembangunan fasilitas publik.

Berikut 7 cara Ahok menghemat APBD DKI Jakarta:

1. Gencar Cari Sponsor

Ahok menggaet sponsor-sponsor dalam merealisasikan terobosannya, salah satunya untuk program Seleksi dan Promosi Terbuka alias lelang jabatan. Ini dilakukan untuk menghemat anggaran.

"Kita belum tahu (total biayanya). Baru dihitung dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kalau kita hitung total Rp 6-7 miliar untuk menyeleksi 40-50 ribu orang," jelas Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).

Dari komponen biaya itu, yang bisa diadakan sendiri akan dipangkas biayanya.

"Dari BKD bisa dilihat kan, konsultan sewa tempat. Ngapain sewa, kita punya. Snack kita punya. Terus peralatan komputer kita punya, ngambil data ini kita. Kita mau sewa psikolog, kita punya kan. Berapa duit kita potong-potong. Mungkin jadi kecil. Rp 6-7 miliar itu kalau total seolah-olah dikerjakan konsultan," jelas dia.

Nah kekurangan dana itu, bisa dicari via sponsor. Menurut Ahok, banyak yang mau membantu memberi sponsor ke Pemprov.

"Sponsor, kita kurang berapa, kita cari saja. Banyaklah yang mau bantu mau brapa ratus juta. BKD paling punya dana Rp 200 juta saja untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Kan kalo dikurangi makan, tempat diklat, komputer, penginapan, segala macam misalnya mungkin murah, paling tinggal Rp 2-3 miliar misalnya. Cari donatur yang mau bantu Rp 500 juta, Rp 500 juta juga selesai. Rp 10 orang donatur sudah Rp 5 miliar," jelas dia.

DPRD mempersoalkan donatur itu? "DPRD persoalkan ya selama kita tidak pake uang APBD. Dulu juga persoalkan pajak online, e-ticketing, tapi jalan saja. Bulan ini selesai tuh. Hehehe," jawab dia.

2. 'Sulap' Sampah Jadi Uang

Ahok mengajak masyarakat Jakarta agar bisa mengelola sampah.

"Masyarakat juga harus bisa kelola sampah. Kita akan bikin sistem sampah baru," kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Selama ini, kata Ahok, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana untuk pembuangan sampah ke Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ambil, terus masukin ke Bantargebang. Nanti kita buat mereka mengelola sendiri. Bagus itu, Pemda hemat uang. Nanti kalau warga dapat untung, bagi ke Pemda," ujar Ahok sambil tertawa.

Sebelumnya, Ahok mengikuti rapat paripurna di DPRD. Rapat tersebut mengagendakan Penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2013-2017, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Saat rapat paripurna, anggota DPRD DKI Jakarta dari FPPP Ichwan Zayadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta kewalahan atau bahkan tidak sanggup mengelola sampah yang tiap harinya 6.500 ton sampah dibuang warga Jakarta sehingga harus meminta bantuan dari daerah tetangga, Bantargebang.

"Padahal di kota-kota di negara maju sampah telah mampu disulap menjadi industri dan usaha produktif," kata dia.

3. Ide Hapuskan Premium

Ahok pernah melontarkan wacana penghapusan premium ketika pemerintah pusat kelabakan memberi subsidi. Cara itu dinilai bisa menghemat uang negara dan bisa diwujudkan setelah transportasi massal berjalan baik.

Ia bahkan setuju penghapusan premium diuji coba di Jakarta. Sebab, hal itu diatur UU.

"Nanti kan orang akan memilih, lebih baik naik busway atau bus biasa yang kosong. Kita akan usulkan kepada Pak Presiden, Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Itu hemat negara. Orang yang tidak mampu (beli BBM non Premium-red) akan pakai (kendaraan pribadi-red) satu sampai tiga kali seminggu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta mempunyai dasar hukum
apabila premium dihapuskan. Penghapusan premium juga harus didukung dengan transportasi massal yang lancar. "Ya bisa uji coba Jakarta itu, dalam UU DKI Pemda kan berhak itu sebenarnya," ujar Ahok.

Menurut Ahok, kebijakan itu baru akan diusulkan jika transportasi massal di DKI sudah lengkap. Pihaknya akan fokus pada perbaikan transportasi massal terlebih dulu.

"Itu baru kalau, jadi jangan dipolemikkan. Kebijakan premium itu jauh banget," tegasnya.

4. Potong 25% Dana Dinas

Ahok memulai gerakan penghematan dari jajarannya. Sejumlah anggaran di dinas Pemprov DKI Jakarta dipotong 25 persen.

Penghematan tersebut dimulai dari dinas Pekerjaan Umum (dinas PU) hingga dinas Pertamanan.

"Yang jelas dari PU saja kita bisa hemat Rp 500 miliar lebih, dari dinas pendidikan Rp 500 miliar lebih tidak ada pemotongan gaji satu pun. Pokoknya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kita potong 25 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menambahkan upaya penghematan juga akan dilakukan dinas pertamanan. Pasalnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta periode sebelumnya menggunakan jasa swasta dalam perawatan dan penjagaan sejumlah taman di kawasan bisnis di Jakarta.

"Taman kita potong banyak, kan lucu di Jakarta untuk menjaga taman di Thamrin-Sudirman kita bayar beberapa miliar untuk swasta," ujar Ahok.

Menurut Ahok, hal ini bisa menghemat Rp 5 miliar anggaran dinas pertamanan. Ahok pun berencana dana hasil penghematan bisa dialokasikan untuk pembangunan sejumlah sarana dan prasarana publik.

"Dialihkan ke pembangunan, termasuk pasar," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

5. Satpol PP Jaga Taman

Ahok kecewa Dinas Pertamanan yang menggunakan jasa swasta untuk menjaga sejumlah taman di kawasan bisnis DKI Jakarta.
Penggunaan jasa swasta untuk aset-aset tersebut dinilai Ahok sebagai pemborosan.

"Fungsi Dishub dan Satpol PP untuk apa? Nanti Satpol PP yang dikerahkan untuk urusi taman," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2012).

Menurut Ahok, Satpol PP memang bertugas untuk mengamankan aset-aset pemerintah provinsi, termasuk taman dan jalur hijau. Penggunaan jasa swasta untuk aset-aset tersebut dinilai Ahok sebagai pemborosan.

"Itu memang tugas mereka (Satpol PP) untuk mengamankan aset DKI," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

6. Naik Pesawat Ekonomi ke LN

Ahok mengizinkan mengadakan program bisnis forum investasi luar negeri di tiga negara. Izin Ahok ini turun dengan syarat perjalanan tersebut dilakukan dengan sehemat mungkin.

"Naik (pesawat) ekonomi, jangan bisnis. Tidur ya yang biasa-biasa saja, standar gitu lho. Satu ranjang berdua. Cowok-cowok, cewek-cewek ya," kata Ahok yang diikuti gelak tawa peserta rapat.

Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat bersama BPMP DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI. Video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan BPMP & Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta" sudah ditonton sebanyak 3.350 kali hingga Jumat (30/11/2012) pukul 17.15 WIB.

Ahok melarang BPMP menggunakan konsultan untuk tugas dalam kegiatan ini. Dia menyarankan badan ini mengirimkan delegasinya yang masih muda agar dapat mempelajari banyak hal.

"Giliran berangkat. Siapa yang lebih pintar bahasa Inggris, berangkat terus buat laporan. Anak-anak muda mana yang bagus bahasa Inggrisnya suruh berangkat, suruh belajar. Kan lebih panjang masanya. Kalau pakai konsultan, coret," tegasnya.

Salah seorang pejabat BPMP DKI Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi di Jakarta. "Itu ke Singapura, Australia, dan ada juga yang ke Ukraina," katanya.

7. Potong Dana Naskah Pidato

Ahok kaget saat menemukan ada anggaran penulisan naskah pidato di era pendahulunya yang mencapai Rp 1,2 miliar. Di era kepemimpinannya, anggaran itu dipotong.

"Kita mulai (memotong) hal-hal kecil. Seperti penulisan naskah pidato gubernur dan wagub Rp 1,2 milliar. Apa-apaan ini?" ujar Ahok dengan nada tinggi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2012).

Ahok mengatakan dia akan menanyakan mengapa sampai ada anggaran yang begitu besar untuk penulisan naskah pidato. "Kita mau cek kenapa dan bagaimana," papar Ahok.