Jokowi dan 5 Kisah Suka Duka Pasien KJS

Jakarta - Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagaikan pedang bermata dua. Selain bisa berobat gratis, pasien pemegang 'kartu sakti' dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ini masih terbentur kendala. Nyawa pasien yang melayang hingga minimnya kamar menjadi potret penunjang KJS yang harus dibenahi.

KJS resmi diluncurkan Jokowi tepat di Hari Pahlawan 10 November 2012 silam. Kartu itu disambut antusias warga Jakarta. KJS bisa dipakai untuk menanggung semua jenis penyakit, termasuk kanker dan kemoterapi sekalipun. Warga tidak perlu lagi khawatir berobat ke puskesmas maupun rumah sakit rujukan Pemprov DKI Jakarta dengan biaya yang membengkak. Gratis!

Tercatat hingga 10 Desember 2012, sudah 3,8 juta warga kurang mampu menikmati layanan kesehatan gratis. Tim medis dan rumah sakit dilarang menolak pasien KJS. Dokter-dokter wajib senyum dan dilarang judes terhadap pasien.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain menawarkan beragam kemudahan, KJS masih menyimpan sejumlah masalah. Fasilitas dan penunjang KJS masih perlu dibenahi. Pasien KJS terkadang terbentur kendala-kendala saat ingin berobat gratis. Nyawa beberapa bayi pun tidak tertolong akibat minimnya fasilitas kesehatan, di satu sisi pasien KJS membeludak 70 - 100 persen.

Jokowi terus bertekad memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga kurang mampu mulai dari menambah fasilitas ICU, NICU, hingga menyulap kamar kelas II menjadi kamar kelas III di rumah sakit rujukan.

1. Pasien KJS Membeludak

Sejak penerapan KJS, jumlah pasien di Jakarta menjadi meroket. Lonjakannya bahkan mencapai 100 persen, seperti di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Sejak November 2012, RS Fatmawati sudah menerima pasien KJS, spesifiknya saya tidak bisa jawab, tapi mengalami peningkatan, memang iya. Dari sehari ada pasien IGD itu 100, sejak KJS, bisa 400 orang, jadi mengalami peningkatan sebesar 100 persen," ujar Atom Kadam, Kepala Humas RSUP Fatmawati saat ditemui detikcom di RSUP Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2013).

Menurut Atom, peningkatan yang cukup pesat tersebut memang membuat operasional rumah sakit menjadi lebih sibuk. Akan tetapi RS Fatmawati hingga saat ini mengaku masih belum kekurangan stok obat-obatan.

"Tapi untuk jumlah obat, kita belum langka, karena RS juga menyesuaikan dengan jumlah pasien, mungkin dengan menambah stok, atau memesan jauh-jauh hari," jelasnya.

Jokowi berpendapat membeludaknya pasien sebagai fakta KJS diterima oleh masyarakat. "Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).

2. Pasien KJS Sabar Antre

Pasien KJS terpaksa harus antre di IGD karena jumlah kamar rumah sakit yang tidak memadai. Kamar-kamar kelas III yang diperuntukkan bagi pasien KJS juga penuh.

Jokowi turun tangan ngebut menambah kamar-kamar di rumah sakit rujukan Pemprov DKI Jakarta. 75 Persen kamar-kamar kelas 2 bakal diperuntukkan untuk kelas 3.

Jokowi mengaku sudah memerintahkan penambahan kamar kepada jajaran pejabat di RSUD Tarakan tersebut.

"Kemarin saya tanya, saya beri target seminggu. Enggak Pak, kata mereka enggak seminggu, 2 hari selesai. Dari kira-kira 45 kamar menjadi 67 kamar," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2013).

Menurut dia, kebijakan itu diterapkan kepada seluruh rumah sakit di bawah Pemprov DKI Jakarta. Penambahan kamar diperkirakan rampung dalam tempo sebulan.

3. NICU Kurang, Nyawa Bayi Melayang

Jokowi mengakui fasilitas rumah sakit pendukung KJS belum siap 100 persen. Rumah sakit masih kekurangan fasilitas NICU (Neonatal Intensive Care Unit), ICU dan ICCU.

Ayah 3 anak ini meminta agar pasien anak dan bayi lebih diutamakan. Kasus-kasus meninggalnya bayi Dera Anggraini, Upik dan Hikmah menjadi pelajaran perbaikan pelayanan kesehatan ke depan. Bayi-bayi malang itu meninggal dunia lantaran rumah sakit kekurangan ruangan.

"KJS-nya jalan, tapi pendukung di rumah sakitnya yang belum siap 100 persen. Memang masalah ketidaksiapan ruang dan ICU menerima pasien. Tidak hanya ini saja, tapi sistem yang lain juga berjalan," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (18/2/2013).

Ia sepakat perlu ada jaringan informasi real time antar rumah sakit baik milik swasta dan pemerintah. Sistem online ini memang mampu memberitahu keberadaan peralatan atau ruangan yang kosong di sebuah rumah sakit. Namun jika ternyata nantinya seluruh rumah sakit juga sedang penuh, pelayanan masyarakat pun pasti bakal terganggu.

"Sehingga paling penting menurut saya, bangun sesegera mungkin tambahan kamar, ICU, ICCU dan NICU itu," papar Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (20/2/2013).

4. Puskesmas Kurang Tenaga Medis

Pasien KJS di puskesmas melonjak. Warga yang berkunjung ke puskesmas untuk berobat penyakit ringan, seperti demam, batuk, dan sakit gigi.

"Akibat kenaikan kunjungan ini, sejumlah puskesmas mengaku kekurangan tenaga medis," kata Pelaksana Harian Sudin kesehatan Jakarta Barat, Jhon Sihar Marbun di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (22/11/2012).

John mengatakan penambahan tenaga medis tidak bisa dihindari karena memang cukup banyak warga yang berobat sejak peluncuran KJS. "Besarnya kebutuhan tenaga medis masih kami bicarakan karena kan program ini baru berjalan dua pekan," ujar John.

John menyebutkan saat ini jumlah dokter di tingkat kelurahan hanya ada dua orang. Sedangkan di tingkat kecamatan ada delapan orang. Oleh karena itu, saat ini sedang membahas berapa jumlah ideal kebutuhan tenaga medis di tingkat puskesmas. "Sudah ada beberapa puskesmas yang berharap tenaga medisnya ditambah,"imbuh John.

5. Calo Antrean KJS

Bukan hanya tiket kereta api, calo-calo nomor antrean Kartu Jakarta Sehat (KJS) mulai tumbuh subur.

Antrean warga pemegang KJD di RSUD rujukan Pemprov DKI Jakarta pun membludak. Namun warga yang ingin berobat gratis kini resah lantaran munculnya calo-calo yang menawarkan nomor antrean berobat.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau agar warga Ibukota tidak mempercayai calo nakal. Ia menerapkan sistem online sehingga mampu memberantas praktek calo terhadap warga Ibukota kurang mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan gratis.

"Dengan sistem online calo-calo akan hilang kok," kata Ahok saat dimintai komentar soal calo-calo di KJS di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

"Yang penting, masyarakat jangan bodoh juga percaya sama calo," pesan Ahok.