Pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini sangat hati-hati dalam melakukan kalkulasi program-program unggulan dari berbagai bidang baik ekonomi, sosial bahkan politik. Ia ingin agar gebrakannya selalu tepat sasaran.
Berikut 4 proyek yang masih dikalkulasi Jokowi:
1. Sistem Ganjil Genap
|
"Perkiraan saya, Insya Allah Juni sudah siap karena kayak stiker yang perlu lelang, alat-alat pemantau yang lain, kesiapan personel, di sisi yang lain juga mungkin Polda sendiri perlu persiapan, semuanya kan perlu persiapan," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013).
Jokowi mengatakan diperlukan koordinasi dengan jajaran Polda Metro Jaya. "Kesiapan di Polda, kesiapan di kita, semuanya harus dikalkulasi tapi emang kalau kalkulasi selesai, kalau kita nggak melakukan sesuatu ya pada suatu titik bisa deadlock betul nanti, macet dan macet, kekunci betul," ujar Jokowi yang mengenakan seragam Linmas dan jaket coklat itu.
Ia juga tidak memasang target penerapan sistem itu. Bagi Jokowi, yang terpenting sistem tersebut dipertimbangkan secara detail. Sistem itu diberlakukan di kawasan jalur 3 in 1, Gatot Subroto, dan Rasuna Said.
2. MRT
|
"Saya sampaikan Februari inginnya sudah rampung. Wong sudah 24 tahun mundar mundur. Kalau ngitung tadi Rp 240 miliar, kelihatan dikejar itu. Kita bayar cicilan juga sebesar itu, itu hanya untuk Lebak Bulus HI, HI ke Kampung Bandan berapa? Itu tadi mau fokus ke itu. PT MRT biar menyampaikan," kata Jokowi usai public hearing membahas MRT di Gedung Balai Agung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).
Jokowi mengatakan tiket MRT rencananya sama dengan negara-negara lainnya, seperti Singapura. Proyek itu masih dalam tahap kalkulasi.
3. PPD
|
"Nggak ngerti. Masih dalam proses due diligence (pengkajian). Nggak mau mendahului sebelum sampai di meja saya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Menurut Jokowi, PPD memiliki banyak aset. "Jangan pikir utang mulu. Yang berhubungan dengan kalkulasi ekonomi jangan didahului. Saya hati-hati. Kalau proses sudah sampai di meja saya, kalkulasinya gimana, baru saya ngomong," ujar pria asal Solo ini.
Mau diatur PPD-nya? "Mau. Di situ hanya masalah pengaturan manajemen, bukan aturan kepemilikan. Kita nggak mau memiliki, untuk apa? Tetep. Bahwa mereka perlu dimanage, dikelola, itu kepentingan manajemen," jawab Jokowi yang terbalut setelan jas warna hitam ini.
Mantan Wali Kota Solo ini menyatakan sudah melayangkan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait permohonan pengalihan BUMN transportasi tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.
4. 6 Ruas Jalan Tol
|
"Kalau saya batalkan gimana? Ya belum tentu toh ini masih dalam proses mikir. Masih banyak yang harus diuji publik," kata Jokowidi Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013).
Jokowi meminta penjelasan seputar syarat-syarat yang diajukan pihak konsorsium Jakarta Tollroad Development.
"Ya dapat penjelasannya lagi tetapi mereka kan harus kalkulasi lagi. Saya minta penjelasan yang berkaitan dengan investasi mereka berapa sih yang sudah dikeluarkan untuk awalnya berapa sih, pegangannya apa saja. Ya kalau saya bilang batal ya batal," papar dia.
Ganti uang investasi mereka tidak, Pak? "Investasi apa, ground breaking saja belum. Saya tanya, sudah ngeluarin apa?" jawab Jokowi.
Keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018
hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
Halaman 2 dari 5