PAN: Partai Harus Dibiayai Negara

Jakarta - Partai politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan roda politiknya. Sumber pendanaan yang diperoleh parpol berasal dari anggota, donatur dan sumbangan. PAN punya usul, agar dana partai diberi cuma-cuma negara.

"Usulan kami, negara seharusnya bertanggungjawab pada kehidupan parpol. Dana partai harus dibiayai negara," ucap Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi dalam diskusi bertema Parpol: Dari, Oleh dan Untuk Si (apa)? di Gedung Megawati Institute, Jalan Proklamasi no.53, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).

Mengapa demikian? Yoga mengatakan, sumbangan oleh anggota bagi parpolnya memang tidak dibatasi. Namun sumbangan dari pihak luar dibatasi maksimal Rp 1 miliar per tahun.

"Kalau dari swasta maksimal Rp 7,5 miliar per tahun," ungkapnya.

Sedangkan sumbangan dari pemerintah, lanjut Yoga, sebesar Rp 108 per satu suara. Sehingga PAN mendapatkan dana RP 677 juta per tahun.

"Dengan subsidi seperti itu, dapat dari mana parpol untuk pendanaan?" tambahnya.

Menurut Yoga, pola demikian justru memunculkan adanya moral hazard dari para aktivis partai. Ia juga tak setuju dengan usulan PPP bahwa parpol perlu membentuk badan usaha sendiri.

"Kalau badan usaha, PAN tidak setuju. Karena bisa terjadi konspirasi. Tawarannya, harus negara yang tanggung jawab," tutupnya.

(kff/ndr)