Jelang Rapimnas PD, Kewenangan Anas Telah Dipangkas

Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) telah mengambil kewenangan kendali PD dari Ketua Umum Anas Urbaningrum. Kini wewenang Anas telah benar-benar dipangkas.

Anas tak lagi meneken undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) meskipun tugas ketua umum PD adalah melakukan konsolidasi nasional. Kini Rapimnas PD menjadi hajat Majelis Tinggi PD, pemangku kekuasaan tertinggi di PD saat ini.

Rapimnas PD akan digelar Minggu (17/2) di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta. Seluruh pimpinan DPD dan DPC PD diundang. Uniknya, undangan tersebut tidak diteken Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, melainkan hanya Sekjen DPP Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekretaris Majelis Tinggi PD, Jero Wacik.

Rapimnas PD pun diprediksi akan panas, karena sejumlah DPC mempermasalahkan keabsahan undangan tersebut. Namun, Majelis Tinggi telah menegaskan undangan tersebut sah dan mewajibkan seluruh ketua DPD dan DPC PD hadir ke Hotel Sahid.

Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok menyadari, Anas tidak dilibatkan dalam penandatanganan undangan Rapimnas PD. Kewenangan Anas telah diambil alih Majelis Tinggi PD, sampai setidaknya akhir tahun 2013.

"Untuk yang sifatnya strategis diambil alih sementara oleh Majelis Tinggi," kata Mubarok, kepada detikcom, Jumat (15/2/2013).

Di Rapimnas PD nanti semua Ketua DPC dan DPD PD diwajibkan menandatangani pakta integritas, untuk hal ini semua DPC PD sudah diyakinkan Anas untuk menandatangani 10 poin pakta integritas. Namun menurut informasi, mereka juga diwajibkan memberikan dukungan terhadap langkah pengambilalihan kewenangan Anas oleh SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi PD, untuk yang ini ada sejumlah DPC belum rela.

Lalu apakah Rapimnas PD nanti untuk ikrar penandatanganan pakta integritas? Ataukah akan melegitimasi keputusan Majelis Tinggi PD mengambil alih kewenangan Anas? Kita tunggu saja, karena sampai saat ini Anas juga belum menandatangani 8 langkah penyelamatan PD, termasuk pengambilalihan wewenangnya oleh Majelis Tinggi.


(van/nrl)