4 Gaya Ancaman Ala Jokowi

Jakarta - Meski selalu tampil kalem, tapi Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyimpan ketegasan. Jokowi tak segan mengancam, tetap dibalut dengan bahasa yang lembut dan senyuman.

Berikut 4 gaya ancaman ala Jokowi seperti dirangkum detikcom, Rabu (12/2/2013):

Ancam Copot Oknum Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi

Siapa yang tidak geram jika ada dugaan keterlibatan oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam perdagangan bayi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat? Jokowi berjanji akan mencopot oknum tersebut jika terlibat dalam aksi kejahatan itu.

"Ya dicopot," kata Jokowi di Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2013).

Jokowi menilai, tindak kriminal perdagangan bayi yang saat ini menjadi sorotan publik tergolong tindak kriminal luar biasa. Jokowi mengakui pihaknya terkendala dalam pengawasan para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda DKI Jakarta yang berjumlah 68 ribu pegawai.

"Kalau ada satu, dua, tiga oknum itu wajar," katanya.

Terkait dugaan oknum dukcapil yang terlibat dala kasus perdagangan bayi, Pemda DKI telah menerjunkan inspektorat pengawasan guna memeriksa dugaan tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan pembanding dengan hasil pemeriksaan kepolisian.

Jokowi tidak akan memberi toleransi terhadap oknum Dukcapil bila terbukti terlibat tindak kriminal. "Bukan dipecat, tapi dicopot," katanya.

Ancam Beri Sanksi PNS Tak Pakai Baju Betawi

Jokowi mewajibkan seluruh PNS DKI mengenakan seragam khas Betawi setiap Jumat. Bagi PNS yang melanggar, Jokowi tidak segan-segan memberikan sanksi.

"(Seragam khas Betawi) Untuk PNS dulu dimulai nanti baru di hotel-hotel," kata Jokowi usai menerima kunjungan Ketua MUI Amidhan dan jajarannya di ruang kerjanya, Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2012).

Ada sanksi bagi yang tidak pakai, Pak? "Ya pasti ada," jawab Jokowi.

Namun demikian, Jokowi enggan menjelaskan sanksi apa saja yang bakal diterapkannya.

"Adalah," ujar Jokowi merahasiakannya.

Baju seragam khas Betawi ini berlaku untuk jajaran staf, lurah, camat, wali kota hingga Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seluruh jajaran PNS DKI Jakarta diwajibkan mengenakan seragam tersebut pada setiap hari Jumat. Tetapi, Jokowi tidak menyediakan anggaran khusus. Artinya para PNS harus membeli dan menjahit sendiri.

Jokowi Ancam Pejabat Pemkot Jakbar yang Enggan Turun ke Lapangan

Jokowi geram dengan pejabat di Pemkot Jabar yang enggan turun ke lapangan. Dia pun mengancam akan memutasi atau merotasi pejabat yang tidak patuh padanya.

"Sehingga saya ke kampung entah jam berapa pun, saya dengar ada orang kampung yang bicara seperti itu, pak lurahnya nggak kelihatan tuh, pak camatnya nggak pernah nengok kami. Saya gampang, saya catat, nanti pas hari H, pas ada mutasi, rotasi, yang seperti ini kecoret terlebih dahulu," ujar Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jl. Kembangan Raya, Jakarta Barat, Senin (17/12/2012).

Jokowi juga mengingatkan, pejabat di Pemkot Jakbar untuk mewaspadai laporan dari masyarakat. Hal itu bisa membahayakan Jokowi.

"Buat saya suara seperti itu saya senang, tapi buat bapak dan ibu semua itu berbahaya," tegasnya.

Jokowi mengaku, saat dia turun ke lapangan, dirinya sering mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat kalau para camat dan lurah tidak pernah turun ke lapangan.

"Senangnya saya dengar langsung dari masyarakat. Biasanya apa yang disampaikan masyarakat 90 persen itu apa adanya. Tidak mungkin mengada-ada," ucap Jokowi.

Kantor & Perumahan Nggak Punya Sumur Resapan Ditutup

Sumur resapan sangat diperlukan sebagai salah satu alternatif mengurangi banjir Jakarta. Karena itu, kantor, bank, perumahan, mal dan apartemen di Jakarta harus membangun itu. Jokowi pun mengancam akan menutup bangunan di Jakarta jika tidak membangun sumur resapan.

"Mau saya paksa semuanya, nggak kantor, nggak bank, nggak perumahan, semuanya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013).

Menurut Jokowi, nantinya akan ada audit bangunan bagi kantor, bank, perumahan, mal dan apartemen yang belum membangun sumur resapan. "Buat detik itu juga! Momentum ini sangat bagus sekali untuk memulai hal-hal yang benar dan meninggalkan hal-hal yang salah," kata pria asal Solo ini.

"Sanksinya apa?" tanya wartawan.

"Ditutup kalau nggak punya sumur resapan," jawab Jokowi.

Jokowi juga sudah membuat sumur resapan di Balai Kota. Ada 9 sumur resapan yang dibangun dengan biaya Rp 4 juta per unit. Sumur serapan itu bisa bertahan hingga 300 tahun.