Bahkan, keduanya secara tegas menyampaikan permintaan untuk menangkap orang-orang tersebut. Siapa sajakah orang-orang itu?
Perusak Halte Busway
(dok detikFoto-ilustrasi)
|
"Tanyakan ke aparat. Mestinya seluruh masyarakat mempunyai rasa memiliki (keamanan)," ujar Jokowi pada 12 November 2012 lalu.
Menurut Jokowi, halte bus TransJ merupakan fasilitas masyarakat. Semua pihak juga harus menjaga dan memelihara keamanan. "Kalau ada yang nembakin, lihat langsung tangkap, kalau perlu massa yang tangkap," kata Jokowi.
Bahkan, Jokowi mengatakan seluruh halte busway nantinya akan dipasang CCTV untuk menjamin keamanan. Pemasangan CCTV sama seperti di kelurahan, kecamatan dan terminal. "Supaya kontrolnya lebih mudah," ucap dia.
Hal ini dikatakan Jokowi setelah terjadi beberapa aksi perusakan halte antara lain halte bus TransJ di Pancoran Tugu dan halte busway Tebet BPKM pada Minggu 11 November 2012.
Sopir Angkot yang Melanggar Trayek
(dok detikFoto-ilustrasi)
|
"Ya nggak bisa dong. Trayek (berubah) alasan macet, nggak bisa. Tangkep yang kayak gitu," kata Jokowi saat dimintai komentar soal angkot yang menyalahi trayek itu di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2).
Jokowi menambahkan, penertiban dan meminimalkan aksi kriminalitas bisa dilaksanakan jika manajemen angkutan umum berada di bawah satu badan hukum yang sama yakni Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).
"Kenapa mau ambil PPD karena itu juga (kasus angkot maut), tidak hanya Metro Mini, Kopaja, angkot harus satu manajemen biar gampang pembinaan, kontrolingnya, ngecek macem-macem, ngecek sopir, ID, gampang. Kontrol rem mudah," kata suami Iriana ini yang mengenakan setelan jas hitam ini.
PNS Tukang Nongkrong di Jam Kerja
(dok detikFoto-ilustrasi)
|
"Dulu, kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkap lho. Saya suruh tangkap. Masyarakat yang laporin," ujar Ahok di hadapan sejumlah pegawai Pemda DKI di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2012 lalu seperti didokumentasikan Pemprov DKI Jakarta di Youtube.
Ahok mengakui tentu pegawai Pemda DKI dan Pemkab Belitung Timur berbeda. Jumlah pegawai Pemda DKI jauh lebih banyak ketimbang pegawai di kabupaten yang dulu dipimpinnya itu.
Ketika melihat mesin presensi pegawai yang menggunakan sidik jari-jari tangan, Ahok mengatakan alat semacam itu bukannya tanpa masalah. Sebab bisa jadi setelah melakukan presensi ada pegawai yang meninggalkan kantor.
"Ini punya masalah. Saya tahu, jadi datang setor tangan, lalu dia pergi. Jadi mau pulang, dia setor lagi," cetus mantan anggota DPR Komisi II itu.
Dia juga mengingatkan agar para pegawai Pemprov DKI selalu mengenakan seragam plus label nama. Label nama itu pun harus dipasang di tempat yang mudah terlihat agar pegawai yang satu dengan yang lain saling mengetahui nama masing-masing.
"Jadi kita harus pakai (seragam) supaya kita sama. Namanya yang belum pakai, pakai nama. Harus bangga jadi PNS. Bangga jadi Korpri. Kalau sudah malu sudah gawat ini," imbuh Ahok.
Pemilik Rekening Mencurigakan di Pemprov DKI
(ilustrasi)
|
"Kita bersyukurlah punya temen-temen KPK, temen-temen di ICW, temen-temen di PPATK ini membantu pencegahan lebih baik," jelas Ahok.
"Kalau ada rekening mencurigakan tangkap saja," pintanya.
Hal ini disampaikan Ahok usai menemui Wakil Ketua PPATK Agus Santoso di Balaikota pada 25 Oktober 2012 lalu.
Agus menyatakan dukungan terhadap perubahan di DKI. Dia mengaku saling sharing dengan Ahok tentang cara memperbaiki warga DKI supaya lebih bagus dan bersih kehidupan ekonominya.
Menurut Agus, Ahok harus memahami kerawanan yang terjadi daam tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai Jakarta kembali menjadi kota terkorup di Indonesia.
"Jakarta harus menjadi contoh daerah lain karena ini ibukota negara," katanya.
Halaman 2 dari 5