Isu Kepala Dinas Mundur di DKI Merebak, Jokowi-Ahok Jangan Takut

Jakarta - Isu miring merebak seputar birokrat di DKI Jakarta. Santer terdengar sejumlah kepala dinas akan mundur. Kabarnya, mundurnya sejumlah kepala dinas ini karena beban kerja yang berat. Betulkah?

Memang belum bisa dipastikan ada mundur massal. Tapi Wagub Basuki T Purnama atau Ahok sudah angkat bicara soal isu ini.

"Kalau tidak sangggup menerima harapan dan tugas dari kami, kami juga nggak bisa mengelak," kata Ahok saat ditanya soal isu mundur, Senin (11/2) di Balai Kota.

Kerja, kerja, dan kerja memang tengah digencarkan pasangan Jokowi-Ahok. Ibu Kota tengah berubah. Birokrasi pun harus bisa bergerak cepat. Berubah atau digilas perubahan.

"Memang ada pilihan, yang tidak sanggup mundur. Ini sudah terlihat gejala mundur ini, ketika gubernur cepat sekali dengan ide-ide yang melompat dan maju. Mungkin bagi kalangan birokrasi ini menjadi sulit," jelas pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Bagi Yayat, jelas, profesionalisme seorang birokrat harus diutamakan. Tak mampu sebaiknya mundur. Tak perlu ada gerakan-gerakan yang malah nanti membuat pelayanan kepada masyarakat terganggu. Bukankah tujuan birokrasi itu melayani rakyat?

"Nanti Jokowi-Ahok tinggal melelang saja jabatan yang ditinggalkan. Kan masih ada birokrat yang memiliki kemampuan. Birokrasi harus profesional, ini era baru, semuanya berubah, paradigma juga harus diubah," jelasnya.

Jokowi-Ahok juga diingatkan, bila nanti ada kepala dinas yang berprestasi sebaiknya diberi penghargaan yang pantas. Bisa dengan bentuk promosi jabatan atau lainnya.

"Ini era keterbukaan, sebuah pilihan ketika yang tidak siap silakan mundur. Birokrasi harus berubah atau akan digilas perubahan itu sendiri," tuntasnya.

(ndr/nrl)