KPK Jangan Mau Didikte Soal Status Anas

Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta agar Ketua Umum Anas Urbaningrum fokus untuk menghadapi permasalahan hukum di KPK. Lembaga antikorupsi tersebut harus mampu menuntaskan persoalan Hambalang namun tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

"KPK harus menyelesaikan (kasus) itu tanpa ada tekanan dari berbagai pihak. Kedua, ada masalah di Demokrat dan memang melibatkan Anas di KPK. Semestinya masalah internal Demokrat, di internal Demokrat saja. KPK itu kepentingannya menyelesaikan kasus, dugaaan korupsi," ujar peneliti korupsi politik ICW, Ade Irawan kepada detikcom, Jumat (8/2/2013).

Demokrat juga diminta untuk bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa adanya 'bantuan' dari pihak luar. Jika KPK dipolitisir, justru akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

"KPK harus cepat menyelesaikan kasus ini, kalau ada tekanan dari berbagai pihak, ini jadi masalah," tambah Ade.

Menurutnya, apa yang terjadi di Partai Demokrat harusnya menjadi momentum internal untuk melakukan pembenahan di segala lini. Terlebih lagi tingkat elektabilitas partai ini turun akibat korupsi kader-kadernya.

"Momentum beliau untuk beres-beres, dilihat juga terkait pendanaan parpol. Asal muasal mengapa kader korup, pendanaan parpol. Mesti membuka pendanaan parpol," tutupnya.

(mok/mok)