detikcom

Kamis, 31/01/2013 18:02 WIB

Kemendikbud Anggarkan Rp 2,4 T Jalankan Kurikulum Baru 2013

Rina Atriana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan Rp 2,4 triliun untuk menjalankan Kurikulum 2013 yang baru. Anggaran ini digelontorkan di tengah Rp 73 triliun anggaran Kemendikbud yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggaran ini sudah dibahas dengan Komisi X DPR RI pada 21 Desember 2012 lalu. Sudah disetujui nilai sebesar Rp 73 triliun di dalamnya terkait dengan anggaran kurikulum ini. Total anggaran untuk anggaran kurikulum Kemendikbud tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp 2,491 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran melekat sebesar Rp 1,740 triliun dan anggaran tambahan sebesar Rp 751 miliar," jelas Mendikbud M Nuh.

Hal itu disampaikan M Nuh dalam jumpa pers di gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2013).

Anggaran melekat maksudnya ada atau tidaknya kurikulum baru, anggaran untuk pelaksanaan kurikulum tiap tahun itu tetap ada. Anggaran melekat ini terdiri dari pelatihan guru-guru dan pengadaan buku, baik untuk siswa dan guru.

Lalu untuk anggaran tambahan itu, untuk kegiatan yang lebih spesifik, yaitu penyiapan dokumen kurikulum, penulisan buku, uji publik atau sosialisasi, pengadaan buku sebanyak 72,8 juta eksemplar, pelatihan guru untuk 1,13 juta guru dan monitoring dan evaluasi.

"Jangan khawatir dengan dana sebesar ini, semua juga tidak ingin mengambil perkoro (perkara)-lah. Semuanya sudah dibahas secara terbuka. Anggaran ini sudah disetujui dan ditandatangani oleh saya, oleh Pak Sekjen dan seluruh pimpinan di Komisi X. Ditambah juga dari Pokja Anggaran," jelas Nuh.

Ketika ditanya anggaran kurikulum 2013 meningkat dari yang sebelumnya sekitar Rp 684 miliar, Nuh menjelaskan memang sekitar Rp 2 triliun yang dibutuhkan.NograhanyNNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nwk/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%