Iran Kecam Sikap Kanada yang Putuskan Hubungan Diplomatik

Teheran, - Pemerintah Iran akhirnya memberikan tanggapan atas keputusan pemerintah Kanada yang memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Kanada disebut sebagai pemerintah ekstremis yang berada di bawah pengaruh rezim Zionis.

"Pemerintah Kanada saat ini merupakan pemerintah ekstremis yang dipengaruhi oleh rezim Zionis (Israel), yang sengaja melakukan tindakan untuk menekan rakyat Iran dan menciptakan masalah baru bagi warga negara kita," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast, seperti dilansir AFP, Sabtu (8/9/2012).

Mehmanparast bahkan menyatakan, pemerintah Iran akan memberikan 'balasan yang setimpal' atas tindakan Kanada tersebut. Namun sayangnya dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya tersebut.

Lebih lanjut, Mehmanparast mengungkit tindakan-tindakan pemerintah Kanada di masa lalu yang dinilai sebagai 'langkah sepihak ilegal', yakni dengan memberi sanksi terhadap Bank Sentral Iran, menutup rekening sejumlah nank Iran, dan menghentikan layanan konsuler kepada warga Iran di Kanada.

Berdasarkan data pemerintah Iran, tercatat ada sekitar 400 ribu warga Iran yang tinggal di Kanada saat ini. Sedangkan perhitungan otoritas Kanada mencatat, ada sekitar 120 ribu orang keturunan Iran yang tinggal di Kanada, dimana ribuan kerabat mereka dari Iran datang mengunjungi mereka setiap tahunnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Kanada memutuskan hubungan diplomatiknya dengan menutup kantor kedutaannya di Teheran, Iran. Selain itu, mereka juga mengusir diplomat Iran yang ada di wilayahnya. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut alasan pemerintah Kanada mengambil keputusan tegas ini.

"Pemerintah Kanada melihat pemerintah Iran sebagai ancaman paling signifikan bagi perdamaian global dan keamanan dunia saat ini," ujar Menteri Luar Negeri Kanada John Baird.

"Hubungan diplomatik antara Kanada dan Iran telah ditangguhkan. Seluruh staf diplomatik Kanada telah meninggalkan Iran dan dilpomat Iran di Ottawa juga telah diminta untuk keluar dari negara ini dalam waktu 5 hari," imbuhnya.

(nvc/mok)