Wacana Menteri Dilarang Berpolitik, Busyro: Presiden Harus Beri Contoh

Jakarta - KPK menyebut menteri-menteri yang berasal dari partai politik berpotensi besar untuk melakukan abuse of power. Untuk membenahi sistem ini, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memberi contoh.

"Karena kepentingan politik tidak bisa dilepaskan, sebaiknya Presiden tegas. Lakukan evaluasi sekarang karena tidak ada kata terlambat. Presiden juga harus memberi contoh," kata Busyro di Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Menurut Busyro untuk mengubah sistem yang ada memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Menteri dari Parpol tidak bisa begitu saja mundur.

"Kalau dia mundur kan harus pakai muktamar partai dan sebagainya," ujar Busyro.

Oleh karena itulah, Busyro menyatakan, diperlukan perubahan sistem yang menyeluruh. Pengajar di fakultas hukum UII Yogyakarta ini mengatakan, pernyataan keras KPK soal kementerian yang harus bersih dari unsur partai politik bukan tanpa risiko. Namun apa yang disampaikannya, lanjut Busyro merupakan refleksi dari apa yang ada selama ini.

"Pasti ada resistensi dari partai politik. Enggak masalah bagi saya, mau dianjing-anjingkan dan dibadak-badakan juga silakan," kata mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Menurut Busyro, Indonesia sedang berjuang dan memilih ideologi apa yang bisa melepaskan bangsa ini dari hegemoni koruptor. Ketegasan pemimpin negara dalam pemberantasan korupsi juga sangat dibutuhkan.

"Di titik ini ketegasan dari pemimpin sangat diperlukan," papar Busyro.

(fjp/aan)