Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 09/06/2012 04:01 WIB

Komisi XI Yakini Permainan Pajak Terjadi di Semua Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Komisi XI Yakini Permainan Pajak Terjadi di Semua Daerah Foto: detikcom
Jakarta - Setelah Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, kini ada Tomy Hindratno, pegawai pajak yang terkena kasus hukum. Komisi XI DPR menduga permainan pegawai pajak terjadi di seluruh kantor pajak di Indonesia.

"Selama ini kita selalu fokus pada korupsi di sektor belanja anggaran, kita kurang mengawasi faktor korupsi di sektor penerimaan anggaran. Pajak merupakan sektor penerimaan dengan menyumbang 80 persen anggaran penerimaan negara,"kata anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Menurut Achsanul, seharusnya Ditjen Pajak melakukan upaya pembersihan. Potensi permainan di perpajakan yang cukup besar jelas sangat berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

"Ditengah giatnya bea cukai memperbaiki diri, sektor perpajakan masih tertinggal dalam mereformasi aparatnya. Remunerasi rupanya tidak berpengaruh pada kawan-kawan di perpajakan. Kasus-kasus yang sering melanda di aparat pajak telah memperburuk citra Ditjen Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi permainan di penerimaan pajak kita masih sangat besar,"kata Achsanul.

Wakil Sekretaris FPD DPR ini menduga permainan seperti ini dilakukan di semua daerah. Bisa jadi permainan pajak sudah menjadi budaya di sektor perpajakan.

"Permainan orang-orang pajak ini diyakini terjadi di semua daerah, dan sangat disayangkan pelanggaran itu dilakukan oleh staf-staf muda perpajakan yang menjadi harapan negara. Atau jangan-jangan mereka mencontoh kelakuan para seniornya,"duganya.

Komisi XI DPR pun menunggu langkah konkret pembersihan di sektor perpajakan. Agar uang rakyat yang diserahkan ke negara dalam bentuk pajak tidak terus disalahgunakan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%