Sabtu, 09/06/2012 04:01 WIB

Komisi XI Yakini Permainan Pajak Terjadi di Semua Daerah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: detikcom
Jakarta - Setelah Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, kini ada Tomy Hindratno, pegawai pajak yang terkena kasus hukum. Komisi XI DPR menduga permainan pegawai pajak terjadi di seluruh kantor pajak di Indonesia.

"Selama ini kita selalu fokus pada korupsi di sektor belanja anggaran, kita kurang mengawasi faktor korupsi di sektor penerimaan anggaran. Pajak merupakan sektor penerimaan dengan menyumbang 80 persen anggaran penerimaan negara,"kata anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Menurut Achsanul, seharusnya Ditjen Pajak melakukan upaya pembersihan. Potensi permainan di perpajakan yang cukup besar jelas sangat berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

"Ditengah giatnya bea cukai memperbaiki diri, sektor perpajakan masih tertinggal dalam mereformasi aparatnya. Remunerasi rupanya tidak berpengaruh pada kawan-kawan di perpajakan. Kasus-kasus yang sering melanda di aparat pajak telah memperburuk citra Ditjen Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi permainan di penerimaan pajak kita masih sangat besar,"kata Achsanul.

Wakil Sekretaris FPD DPR ini menduga permainan seperti ini dilakukan di semua daerah. Bisa jadi permainan pajak sudah menjadi budaya di sektor perpajakan.

"Permainan orang-orang pajak ini diyakini terjadi di semua daerah, dan sangat disayangkan pelanggaran itu dilakukan oleh staf-staf muda perpajakan yang menjadi harapan negara. Atau jangan-jangan mereka mencontoh kelakuan para seniornya,"duganya.

Komisi XI DPR pun menunggu langkah konkret pembersihan di sektor perpajakan. Agar uang rakyat yang diserahkan ke negara dalam bentuk pajak tidak terus disalahgunakan.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%