Ketua KPUD DKI: Potensi Suara Ganda Pilgub DKI Satu Persen

Jakarta - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan digelar 11 Juli 2012 mendatang. Adanya kemungkinan suara ganda menjadi permasalahan penting yang sedang digarap oleh tim Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dalam persiapan menjelang Pilgub.

Sejauh ini, tim dari KPUD DKI sudah mendapat masukan dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mengenai adanya potensi kecurangan melalui adanya suara ganda. Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar, mengungkapkan ada potensi yang cukup signifikan mengenai suara ganda ini.

"Dari hitungan kami potensi ganda 1 persen dari 7 juta (penduduk DKI). Tapi 1 persen itu kan 70 ribu, itu signifikan. Tetap saya merasa itu harus dikroscek lagi, data pemilih ini tidak bisa pakai asumsi. Jadi harus dikroscek ke lapangan, mau orang bilang cuma 1 persen, setengah persen. KPU harus tetap mengkroscek, karena itu sangat signifikan. Karena banyak sekali pilkada yang kemudian margin kemenangannya kecil ya. Nilainya cuma ribuan ratusan suara, dan itu buat kami harus dipastikan tidak bermasalah DPT itu. Karena kemungkinan untuk margin suara yang rendah itu dipermasalahkan. Itu harus dipastikan dengan data pemlih yang akurat," terang Dahlia saat berbincang, Rabu (30/5/2012).

Mengenai proses penetapan DPT, sejauh ini pihak KPUD sendiri sudah menemukan cukup banyak indikasi suara ganda. Apabila nanti kembali ditemukan suara ganda, pihaknya akan berupaya menangani dengan prosedur yang ada. Sebelumnya, tim sudah menyampaikan hasil penelusuran kepada tim pasangan calon, panitia pengawas (panwas) dan dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil).

"Kalau ada nama yang teridentifikasi ganda kita hubungi PPS-nya (Panitia Pemungutan Suara). Panggil PPDPnya (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Cek orang ini ada atau tidak. Kalau dia ada dan terdata dua kali tanya orangnya dia mau memilih di mana. Kenapa dia terdata dua kali. Apakah karena sudah terdaftar tapi karena merasa belum dia daftar lagi? Dan kita tidak asal menghapus, jadi kalau ada temuan langsung telpon PPSnya, PPDPnya untuk dikroscek. Masih ada tidak yang ganda? Kalau masih ada berarti harus dibetulkan sebelum pleno tanggal 2 Juni," jelas Dahlia.

Masalah carut marut DPT Ini tidak membuat Dahlia juga para tim KPUD DKI Jakarta patah arang untuk tetap melakukan rapat pleno pada 2 Juni 2012 mendatang.

"Harus optimis. Karena sebenarnya sudah selesai tinggal ditetapkan saja. Tapi kan yang namanya ketelitian itu harus pasti. Tadinya tidak ada kegiatan ini (pengecekan) tapi saya bilang saya harus memastikan semua itu selesai dan mereka harus kroscek lagi," tambah Dahlia.

Mengenai kemungkinan adanya tim dari pasangan calon yang tidak mau menandatangani penetapan DPT, Dahlia mengaku tak ambil pusing. Menurutnya, ia bersama tim KPUD DKI Jakarta sudah bekerja keras dalam proses penetapan DPT ini.

"Kalau masih ada yang protes ya KPU tidak bisa komentar. Yang jelas kita sudah menjelaskan, itulah aturan tentang bagaimana perbaikan dilakukan dan langkah-langkah KPU kita usahakan maksimal. Kalau mereka protes itu adalah hak, tidak boleh kita defensif. Tapi tetap, DPT itu akan ditetapkan walau nanti ada komentar dari pasangan calon yang berbeda penilaiannya tentang ini. Kalau DPT itu yang menandatangani penyelenggara, fungsinya peserta pemilu itu memberi masukan. Bahkan pada saat pemungutan suara tidak mau tandatangan juga tidak apa-apa. Kan mereka dipersilakan untuk mengisi lembar keberatan," beber Dahlia.

(gah/mok)