Pemerintah Harus Serius Tangani Persoalan TKI

Jakarta - Segudang permasalahan menyangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) tetap jadi sorotan. Pemerintah diminta tidak lepas tanggung jawab dalam menangani kasus yang dihadapi pekerja asal Indonesia di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengatakan pemerintah harus membenahi proses rekrutmen TKI termasuk penempatannnya di luar negeri. "Jadi dalam rekrutmen, juga ada edukasi seluk beluk, positif dan negatif ketika memilih menjadi TKI," kata Nova kepada detikcom, Kamis (26/4/2012) malam.

Menurutnya, pengawasan pemerintah daerah terhadap perekrutan TKI ilegal masih lemah. Warga kebanyakan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar tanpa tahu prosedur sebenarnya untuk menjadi TKI.

"Pemerintah daerah harus proaktif dengan PJTKI yang resmi terdaftar. Kalau mau sosialisasi rekrutmen TKI, Pemda ikut dalam proses rekrutmen itu. Harusnya mereka yang lebih paham tentang keberadaan warganya," imbuhnya.

Selain itu, pengetatan di jalur perbatasan menjadi penting. Sebab, banyak WNI yang lolos masuk ke negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia karena ketiadaan penjagaan.

"Penanganannya harus dengan penegak hukum terutama di perbatasan-perbatasan agar tenaga kerja yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terpantau," ujarnya.

Terlepas dari pembenahan penanganan TKI, Noriyu berharap pemerintah memberi solusi lain agar peminat TKI ke luar negeri makin berkurang. "Menakertrans jangan lupa terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Walau memilih menjadi TKI, itu merupakan hak yang tidak bisa dilarang," kata Noriyu.

(fdn/trq)