"Implementasi di lapangan yang harus didukung oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Pola hidup masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan sangat membantu Pemprov," kata Guru Besar Fakultas Teknik Sipil ITB, Indratmo Soekarno, dalam keterangannya, Jumat (6/4/2012).
Indratmo menjelaskan, perubahan pola hidup masyarakat sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan bagian solusi untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Misalnya, seperti tidak melakukan betonisasi di lingkungan mereka dan harus membuat sumur resapan yang bisa berguna untuk menampung air hujan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan banjir kanal dan pengerukan sungai yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI selama ini, menurut Indratmo, sudah sangat efektif untuk menanggulangi banjir yang terjadi sejak zaman belanda.
Terkait istilah terminologi banjir 5 tahunan, menurut Indratmo, kurang tepat. Sebab terminologi ini harus dirubah dan mulai berpikir bagaimana mengamankan banjir tersebut selamanya. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus melakukan kerjasama dengan Pemprov Jabar dalam mengatasi banjir dari hulu.
"Kerjasama antara kedua propinsi ini sangat diperlukan. Keduanya harus membuat tampungan sementara atau setu untuk menampung air hujan di hulu. Tetapi ini semua harus ada peran pemerintah pusat sebagai regulator," imbuhnya.
Selain itu,peran serta para pengembang dalam mengatasi banjir yang terjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, para pengusaha di bidang perumahan ini dituntut untuk tidak egois dan ikut memikirkan konsep tataruang perumahan yang bisa membantu pemerintah.
"Wajib bagi pengembang harus menurunkan debit air di daerahnya dengan membuat penampungan air di bawahnya," tegasnya.
Lebih lanjut Indratmo mengatakan siapapun yang akan memerintah DKI akan mengalami kesulitan mengatasi banjir dalam waktu singkat dengan adanya keterbatasan anggaran dan berbelitbelitnya birokrasi di pemerintah pusat. Ia sendiri menyangsikan janji berbagai pihak yang menyatakan mampu menyelesaikan banjir di Jakarta dalam waktu singkat, apalagi sampai 3 tahun atau dibawahnya.
"Ini janji yang tidak masuk akal. Karena mareka harus mempunyai target yang kuantitatif dan bukan hanya Janji yang tidak mungkin dilaksanakan," lanjutnya.
(zal/ndr)