detikcom
Jumat, 23/03/2012 00:12 WIB

Kenaikan BBM Bakal Jadi Isu Bahasan Mukernas PKS di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Kendati sudah menyampaikan sikap menolak terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan membahas isu tersebut dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pekan depan. Selain itu akan dibahas juga masalah Pikada, Pilpres maupun pemilu legislatif.

"Ada beberapa isu nasional yang akan dibahas, kenaikan harga BBM merupakan salah satu isu penting yang akan dibahas," ujar Heriansyah,
Sekretaris Mukernas PKS 2012 kepada wartawan di Medan, Kamis (22/3/2012).

Mukernas PKS itu dijadwalkan berlangsung pada 26-30 Maret mendatang di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Isu BBM itu menjadi pokok bahasan karena menyangkut kepentingan nasional dan juga isu besar saat ini.

"Kami pasti akan membuat rekomendasi. Sebagai institusi yang berskala nasional, kami pasti akan membahas tentang kebijakan nasional," ujar Heriansyah didampingi Wakil Ketua Organizing Committee Mukernas PKS 2012 yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri.

Menjawab pertanyaan, Heriansyah juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan ada juga pembahasan mengenai pengusungan calon gubernur oleh PKS untuk Pemilihan Gubernur Sumut (Pigubsu) yang dijadwalkan 7 Maret 2013.

Mukernas PKS rencananya akan dihadiri tiga menteri yang merupakan kader PKS, yakni Menteri Kominfo, Menteri Sosial dan Menteri Pertanian. Selain itu akan hadir kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia, khususnya kader dan yang diusung PKS.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rul/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%