Detik.com News
Detik.com

Kamis, 10/11/2011 17:13 WIB

Indonesia Produksi 'Hummer' di Pindad

Ramadhian Fadillah - detikNews
Indonesia Produksi Hummer di Pindad
Jakarta - Indonesia sedang mengembangkan produksi kendaraan taktis (Rantis) dalam negeri di PT Pindad Bandung. Diharapkan Rantis lokal ini bisa sejajar dengan Hummer produksi Amerika Serikat (AS).

"Kita akan mengembangkan industri kendaraan taktis, ya kayak Hummer. Ini sudah dikerjakan oleh Pindad. Kita harapkan dalam waktu beberapa bulan ini selesai. Itu joint production," ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro usai rapat soal alutsista di Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2011).

Menurut Purnomo, Rantis ini nantinya akan digunakan oleh pasukan khusus Indonesia maupun brigade-brigade tempur TNI. Pemerintah saat ini terus berusaha mengembangkan BUMN strategis untuk mencukupi kebutuhan alutsista TNI dan Polri. Berbagai cara dilakukan, mulai dari penyertaan modal negara hingga mengembangkan pasar untuk menjual alutsista buatan Indonesia.

"Bagaimana kita mendorong agar terjadi pergeseran yang tadinya impor kemudian produksi bersama kemudian juga bisa jadi produksi dalam negeri," jelas Purnomo.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%