Mendagri: Negara Kita Besar, Tapi Urusan Daging dan Garam Saja Masih Impor

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi sambutan dalam acara Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan (DWP). Dalam kesempatan itu, dia menyinggung soal lemahnya kemandirian Indonesia.

Acara Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan ini diadakan di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016). Tjahjo didampingi istrinya Erni Guntarti.

Foto: Acara Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan (Andhika/detikcom)

Seminar bertema 'Peran DWP Mendukung Sukses MEA' ini juga dihadiri Ketua Umum DWP Wien Ritola Tasmaya, Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Happy Farida Djarot dan para istri aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengajak para kaum ibu yang hadir berpikir kembali ke belakang. Para pemimpin bangsa dari sejak Sukarno hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mendengungkan masalah sandang, pangan dan papan. Ketiga hal itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi negara.

"Tetapi 71 tahun kita merdeka, baru masalah sandang yang bisa dinikmati. Tapi masalah tentang perumahan, para PNS saja, prajurit TNI dan Polri juga belum punya rumah pribadi, termasuk hal-hal tentang pangan," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo memberi sambutan (Andhika/detikcom)

"Negara kita besar, tetapi urusan daging dan garam masih impor. Tidak hanya urusan perut kita, urusan perut ternak, masih mendatangkan 5 juta ton jagung. DKI saja, tolong dikoreksi jika salah, butuh 23 ribu ekor sapi. Termasuk cabai merah, bawang merah, bawang putih, jagung, kedelai, itu merupakan kebutuhan dasar yang kita belum mampu bertahan swasembada," sambungnya.

Tjahjo dalam kesempatan itu juga meninggung soal masalah pendidikan di Indonesia. Dia menyatakan, 20 persen dana dari APBN, yakni Rp 400 triliun digelontorkan untuk pemerataan pendidikan. Namun hasilnya juga belum maksimal.

"Jangankan Papua, Di Jawa masih banyak sekolah kumuh, lalu kepala sekolah masih diberikan tugas sebagai pimpinan proyek bangunan. Rp 400 T biaya pendidikan yang tidak jelas, urusan sekolah saja belum bisa, apalagi pemberdayaan kualitas SDM. Pak Jokowi sudah mencoba 2 tahun ini, memetakan dengan baik, ke mana Rp 400 T anggaran pendidikan . Kita perlu reformasi, perlu gerakan, perlu revolusi, untuk memikirkan ke mana uang Rp 400 T itu," paparnya. (hri/fjp)