"DPP Partai meminta agar Jokowi tidak mudah tunduk pada tekanan pihak manapun selama keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan undang-undang," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (26/9/2013).
PDIP berada di belakang Jokowi yang menerapkan sistem lelang dalam penempatan aparatur daerah. PDIP sendiri menilai demo penolakan terhadap Lurah Susan yang dilakukan oleh warga masuk kategori SARA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPP Partai mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengedepankan dialog atau musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan," sambungnya lagi.
Kemarin, sekitar 200 orang mendatangi Kelurahan Lenteng Agung. Sama seperti kedatangan sebelumnya pada bulan Agustus, mereka kembali menuntut agar Lurah Susan mundur. Mereka menolak keberadaan Susan karena persoalan keyakinan.
(mok/fjr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini