"Dalam dua hari terakhir ini uang kembali 'beredar' pada road show beberapa kandidat di Jawa Tengah. Mulai dari ada yang membagikan SGD 10 ribu, SGD 1.000 dan Rp 100 juta per DPD Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa mental politik para kader sudah pada titik nadir," ujar Wakil Sekjen DPP PG Riau Ahmad Doli Kurnia kepada detikcom, Senin (22/2/2016).
Baca juga: Nurdin: Pengurus Golkar Sulut Ngaku Disawer SGD 10 Ribu oleh Caketum
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di mana seharusnya semua potensi fokus dulu terhadap pelaksanaan Munasnya; waktu, tempat, kepanitiaan, dan mekanisme rekonsiliasi, ternyata dinamika bursa calon Ketua Umum yang terus eskalatif," terangnya.
Proses bagi-bagi uang akan tidak menguntungkan bagi perbaikan dan kebaikan partai Golkar ke depan. Bahkan bila praktik itu tidak mampu lagi dicegah bahkan terus melembaga, maka itu juga akan mengancam pertumbuhan demokrasi, politik, dan peradaban Indonesia.
Baca juga: Ramai Isu Money Politics, Berapa Modal untuk Jadi Ketum Golkar?
Doli mengkhawatirkan apabila politik tersebut malah dibekengi oleh 'bandar' yang akan menitipkan kepentingan pribadi ke dalam tubuh Golkar.
"Kalau itu yang terjadi, maka partai akan tersandera oleh kepentingan mereka, dan dapat dipastikan partai akan jauh dari fungsinya sebagai kekuatan dan pembela rakyat. Partai akan menjadi pembela para cukong," ucapnya.
"Atau yang lebih berbahaya lagi, bila uang itu berasal dari 'permainan' politik anggaran," tambahnya.
Dirinya juga meminta agar semua kader Partai Golkar, terutama para pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ikut menjaga martabat partai dengan tidak menerima uang untuk kandidat tertentu jelang munas Golkar.
"Pilihlah pemimpin kita yang bisa menjamin partai kita bisa bangkit kembali," kata Doli. (fiq/imk)