Wakil Ketua MKD DPR: Sudirman Said Bisa Jadi Pelapor Novanto!

Jakarta - Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mempermasalahkan status Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor yang dianggap tak diatur dalam tata beracara MKD. Wakil ketua MKD Junimart Girsang punya pandangan berbeda.

"Di pasal 5 itu tentang tata beracara jelas mengatakan siapa saja dapat (membuat laporan ke MKD). Kedua, disebutkan harus jelas identitas, ada kronologis masalah. Jadi apa masalahnya sekarang ini?" ucap Junimart Girsang usai pleno MKD di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Pasal dimaksud ada pada bab IV pasal 5 ayat (1) tentang tata beracara MKD. Isinya yait: Laporan dapat disampaikan oleh a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;  b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

Pleno MKD memperdebatakan kata 'dapat', apakah Sudirman Said bisa disebut pelapor, karena laporan dibuat atas nama dia sebagai menteri dengan kop resmi, bukan masyarakat. Sementara di pasal itu tidak ada klausul menteri.

"Saya tidak bicara menteri, siapa saja boleh. Anda (wartawan) juga boleh kalau mau melapor," ujar politikus PDIP itu.

Atas perdebatan itu, MKD memutuskan menunda rapat hingga Selasa (24/11) besok untuk memanggil ahli bahasa menjelaskan kata 'dapat' dalam tata beracara MKD. Namun Junimart pesimis dengan agenda besok.

"Saya pesimis akan memanggil ahli bahasa hukum. Kita juga ahli. Kalau dapat, berarti tentatif siapa saja," tuturnya.

"Dalam pasal 5 ini tak disebut dilarang menteri, pemahamannya semua orang," tegasnya.

Namun karena kalah suara, akhirnya MKD memutuskan untuk memanggil ahli bahasa yang disebut dari Kemenkumham untuk menjelaskan klausul kata 'dapat' tersebut. Hal ini bisa menentukan apakah laporan Sudirman bisa ditindaklanjuti atau tidak.

(bal/tor)