Gebrakan '3 Kartu Sakti' Jokowi

Jakarta - Gebrakan lain pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam setahun kinerja dapat dilihat dalam realisasi program '3 kartu sakti'. Program inisiatif Jokowi ini menyasar langsung masyarakat kelas bawah dalam menghadapi kondisi ekonomi.

Tiga kartu sakti Jokowi itu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendistribusian KIS ditargetkan sebanyak 88,2 juta, KIP sebanyak 17,9 juta dan KKS 15,5 juta.

Dalam 9 Agenda Prioritas atau disebut Nawa Cita, program kartu sakti ini tercatat dalam janji Nawa Cita poin 5 yaitu 'Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia' yang dikampanyekan Jokowi-JK.

Pembagian kartu sakti itu sudah dimulai pada akhir 2014 dan awal 2015 dengan anggaran berdasarkan kementerian terkait dalam APBN dan alokasi dari subsidi BBM. Presiden Jokowi bahkan membagikan langsung kartu sakti itu ke sejumlah daerah mulai Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Jatim dan Papua.

Pembagian kartu sakti yang secara konkret penyaluran dana tunai bagi warga ini terkait juga dengan penurunan angka kemiskinan. Saat ini tercatat jumlah kemiskinan 10,96 persen. Menurut RPJM, target 5 tahun pemerintahan turun menjadi 7 persen.

Kartu Indonesia Pintar

KIP pada awal pencanangannya secara konkret ditujukan bagi siswa SD dengan nilai Rp 225 ribu/siswa/semester, SMP sebesar Rp 375 ribu/siswa/semester, dan SMA/SMK sebesar Rp 500 ribu/siswa/semester.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) memakai anggaran APBN tahun 2014 dari dua kementerian yaitu Kemdikbud dan Kementerian Agama dengan total anggaran Rp 6,2 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan bahwa realisasi KIP dibagi menjadi dua pendekatan. Pertama terkait penyaluran manfaat, dan kedua penyaluran kartunya.

"Penyaluran manfaat jadi prioritas dan ini sampai dua minggu lalu hampir 12 juta dari 17,8 juta penerima manfaat yang sudah ditransfer ke anak-anak. Kartunya memang belum, karena kartu dijadikan jadi satu KIP, KKS dan KIS karena pengerjaannya satu," ucap Anies, Senin (19/10) kemarin.

Kartu Indonesia Sehat

KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.

Secara kuantitas, sasaran peserta mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1,7 juta jiwa yang berasal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tahap awal. Secara kualitas, manfaat upaya kesehatan masyarakat juga tercakup di dalamnya selain manfaat upaya kesehatan perseorangan.

KIS berbeda dengan BPJS. KIS adalah Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sementara BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN).

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kartu Keluarga Sejahtera adalah pergantian dari Kartu Perlindungan Sosial yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KKS menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.

Anggaran untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan pergeseran anggaran dari cadangan risiko sosial senilai Rp 5 triliun dan cadangan risiko bencana sebesar Rp 1,2 triliun.

Pendistribusian 3 kartu sakti itu masih terus dilakukan untuk diterima 100 persen kepada target masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah. Terakhir, Presiden Jokowi pada Rabu (7/10) lalu menggelar rapat untuk mempercepat realiasi kartu itu.

"Kita rapat soal pendistribusian KIS, KIP, KKS. Karena dalam kondisi perlambatan ekonomi global dan nasional, pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terutama yang rentan terhadap perlambatan ekonomi," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).


(miq/van)