Menagih Nawa Cita Jokowi untuk Reformasi Sistem Hukum yang Bebas Korupsi

Jakarta - Mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Sydney, Australia menyampaikan sikap terkait kisruh KPK dan Polri. Mereka menantang keberanian Jokowi dan JK untuk mewujudkan Nawa Cita yang dahulu digaung-gaungkan dan menjadi janji manis di masa kampanye Pilpres.

"Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjanji dalam visi misi yang tertuang dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas). Nawa Cita ke 4 adalah Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," jelas mahasiswa dari University of Sydney, Yuna Farhan, Senin (2/2/2015).

Menurut mahasiswa dan masyarakat di Sydney yang tergagung dalam Jarimanis atau Jaringan mahasiswa dan masyarakat antikorupsi Indonesia di Sydney, saat ini kepentingan oligarki yang menyandera Presiden Jokowi telah berujung pada upaya pelemahan KPK dan kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polri, yang secara nyata merupakan serangan balik atas tertundanya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Kentalnya pengaruh oligarki sebagai dalang kekisruhan antar institusi penegak hukum ini, juga terlihat dari dua partai pendukung Presiden: Partai NasDem dan PDI-P yang justru ngotot dan mendesak Presiden untuk melantik Budi Gunawan dan penyerangan secara terbuka terhadap KPK. Oligarki juga secara nyata telah membajak insitusi Polri untuk melayani kepentingan mereka dengan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK," urai Yuna.

Menurutnya, perlu diwaspadai bahwa upaya pelemahan KPK ini akan terus berlanjut sampai pada revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Revisi UU KUHP dan RUU KUHAP.

"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani oleh lembaga yang kuat dan independen. Presiden sebagai pimpinan tertinggi perlu segera melakukan reformasi di tubuh Polri agar Polri menjadi lembaga yang kuat, professional, dan bersih dari kepentingan oligarki," urai Yuna.

"Presiden segara melakukan penyelamatan KPK dari upaya pelemahan fungsi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus hadir sebagai representasi rakyat, bukan semata sebagai representasi partai politik. Presiden harus berani kehilangan dukungan elit politik ketimbang dukungan rakyat," tutup Yuna.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ditandatangani oleh Mahasiswa dan Masyarakat yang berada di Sydney, yakni, University of New South Wales: Dhimas Utomo, Jeffry Hestu, Wibawa Hendra Saputera, Ihkwan Prasojo, Nicolas Brotodewo, Ely, Digna Purwaningrum, Bhatara Ibnu Reza, Agung Wasono, Pria Santri, Fritz Siregar, Suraya, Muh. Syahriza, Fadhlulah Romi.

University of Sydney: Yuna Farhan, Setio Soemeri, Payekti, Arwin P.J, Fajar B Hirawan. University Western Sydney: Aqanta, Ila Rosmilawati, Atun Wardatun. Community: Eko Waluyo.

(dnu/ndr)