Pendapatan APBD Jatim 2016 Minus Rp 1,5 Triliun, Gubernur Kepras Anggaran SKPD

Surabaya - Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 ini tidak bisa mencapai target. Karena mengalami penurunan pendapatan APBD Jatim hingga mencapai Rp 1,5 triliun, Gubernur Jawa Timur mengepras anggaran di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga mencapai sekitar Rp 575 miliar.

"Anggaran kekurangan Rp 1,5 triliun. Pengurangan di SKPD nggak banyak, hanya total sekitar Rp 575 miliar, nggak sampai 10 persen," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (23/6/2016).

Ia menegaskan, tidak semua anggaran untuk SKPD dikepras. Ada SKPD seperti pemberdayaan perempuan tidak dilakukan efisiensi, karena banyak kegiatan dan tidak bisa dipotong anggarannya.

"Ada efisiensi sampai Rp 9 miliar, misalnya di Badan Lingkungan Hidup. Nggak banyak yang dipotong," tuturnya.

Beberapa pos yang menyebabkan penurunan pendapatan APBD Jatim 2016 seperti dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor(PBBKB) yang minus sampai Rp 400 miliar. Juga balik nama kendaraan baru yang turun sampai Rp 200 miliar.

"PBBKB turun karena harga minyak diturunin. Penjualan kendaraan baru juga mengalami penurunan," terangnya sambil menambahkan, dengan mblesetnya target pendapatan ini, pemprov akan menyampaikan perubahan APBD mendatang.

"Dikepras tapi growth-nya masih bagus. Bagaimana nanti dibicarakan dengan DPRD, bank dunia dan ahlinya. Ini uang menurun tapi rakyatnya mempunyai pendapatan yang justru naik," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Fattah Jasin menambahkan, program gubernur sudah menyiapkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk ekonomi kerakyatan.

"Anggaran di SKPD yang dikepras itu nggak banyak. Hanya anggaran seperti belanja pegawai, perjalanan dinas itu yang dikurangi," ujarnya. (roi/bdh)