Kala Kelas Menengah Turun Kasta

Rifaldi harus melupakan rencana liburan dan kado tas baru untuk ulang tahun istrinya bulan depan. Gajinya bulan ini ludes untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan susu anak-anak. Boro-boro memikirkan liburan dan kado istri, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sangat berat.

“Ongkos hidup naiknya gila-gilaan, gaji naiknya nggak seberapa,” kata seorang karyawan swasta di Jakarta yang tidak mau disebutkan nama aslinya itu kepada detikX pekan lalu.

Staf admin di salah satu perusahaan ekspedisi ini mengaku gajinya memang selalu naik tiap tahun mengikuti perubahan upah minimum regional (UMR). Gaji yang diterimanya sekarang sekitar Rp 5 juta per bulan. Namun angka segitu untuk situasi sekarang, kata Rifaldi, seperti tidak ada artinya.

Beda dengan tujuh tahun lalu, saat gajinya masih Rp 3,6 juta. Waktu itu, Rifaldi masih mampu menabung sekitar Rp 300 ribu per bulan. Bahkan punya uang sisa untuk belanja lain-lain di luar kebutuhan pokok, termasuk liburan dan pakaian.

Sisa uang lainnya juga masih bisa Rifaldi gunakan untuk melanjutkan kuliah S2 di salah satu universitas swasta di Indonesia. Plus, bayar cicilan motor.

“Sekarang buat kebutuhan bulanan aja gue kadang masih harus pinjol (pinjaman online). Dulu istri gue masih bisa belanja di minimarket buat kebutuhan harian, tapi sekarang cuma bisa beli ke pasar atau cari diskon di Shopee. Padahal sekarang gue udah S2 dan nggak punya cicilan. Anak-anak gue juga udah pada gede, nggak butuh popok lagi,” keluh bapak dua anak ini.

Sektor jasanya tidak yang bernilai tambah tinggi sehingga kemudian kelas menengah terus menurun.”

Sekarang, kata Rifaldi, kebutuhan pokok serbamahal. Bensin yang dulu Rp 50 ribu bisa baru habis dipakai dalam dua pekan kini habis tidak sampai satu pekan. Ditambah lagi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), yang rasa-rasanya setiap tahun semakin bertambah mahal.

Dalam kondisi yang demikian sulit, Rifaldi berupaya mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih layak. Namun, kenyataannya, status magister ekonomi sama sekali tidak membantunya mendapatkan pekerjaan baru.

“Entah karena spesifikasi gue yang terlalu tinggi atau memang kondisi lapangan kerjaannya yang nggak ada,” katanya bingung.

Apa yang dialami Rifaldi itu sebetulnya juga dirasakan oleh jutaan orang lainnya di Indonesia. Belakangan, tekanan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang membuat banyak kelas menengah harus turun kasta. Dari kalangan menengah menjadi golongan miskin dan rentan miskin. Rifaldi termasuk golongan kelas menengah karena berpengeluaran lebih dari Rp 2 juta per bulan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sejak 2019-2024, jumlah kelompok kelas menengah turun dari 57,33 juta menjadi hanya 47,85 juta. Proporsinya hanya 17,13 persen dari total populasi Indonesia. Turun 4 persen dari 2019 yang mencapai 21,45 persen.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan penyebab menurunnya kelas menengah adalah permasalahan struktural ekonomi Indonesia. Banyak kalangan menengah yang kesulitan mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok lantaran sedikitnya pembukaan lapangan kerja berkualitas yang menawarkan gaji layak.

Sedangkan inflasi di sektor makanan dan minuman terus meningkat setiap tahun. Data LPEM FB UI menunjukkan inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau meningkat sekitar 4,9 persen per tahun. Dampaknya, daya beli kelas menengah terus tergerus.

Di tengah kesulitan itu, terjadi proses deindustrialisasi prematur. Banyak kalangan menengah yang berupaya beralih profesi dari bekerja di sektor industri ke sektor jasa. Sayangnya, sektor jasa yang tersedia di Indonesia juga tidak berkualitas.

“Sektor jasanya tidak yang bernilai tambah tinggi sehingga kemudian kelas menengah terus menurun,” jelas Teuku melalui pesan suara pekan lalu.

Setali tiga uang, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong memandang kian menciutnya proporsi kalangan menengah juga disebabkan minimnya pembukaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor jasa. Padahal sebagian besar kelas menengah Indonesia bekerja di sektor tersebut.

Hal ini dapat terjadi, kata Thom, karena strategi ekonomi pemerintah yang salah arah sejak sepuluh tahun lalu. Investasi Indonesia terlalu berfokus pada sektor padat modal, sementara investasi ke sektor padat karya dan jasa yang berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak justru sedikit terabaikan.

Thom mencontohkan, selama sepuluh tahun terakhir, investasi pemerintah Indonesia lebih banyak dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur berskala besar dan hilirisasi hasil tambang dengan membangun smelter. Modal untuk pembangunan setiap proyek itu, kata Thom, bisa mencapai puluhan triliun. Tetapi penyerapan tenaga kerja dari megaproyek ini hanya sedikit. Paling-paling ratusan hingga ribuan pekerja.

Bandingkan jika pemerintah berinvestasi di industri padat karya, seperti manufaktur ataupun tekstil. Nilai investasinya hanya belasan miliar, tapi mampu menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja.

“Tapi industri padat karya ini oleh pemerintah dianggap industri zaman kuno. Tidak hi-tech, tidak fancy. Jadi yang diincar tuh kayak mobil listrik yang sebetulnya tidak padat karya,” jelasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, selain minimnya pembukaan lapangan kerja berkualitas, kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga semakin mengimpit keuangan kelas menengah. Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, membuat formulasi kenaikan upah terlalu kecil sehingga tidak bisa mengimbangi inflasi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar.

Ditambah lagi pemerintah malah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hanya 10 persen menjadi 11 persen. Tahun depan, PPN juga berencana kembali ditambah menjadi 12 persen.

“Kebijakan pajak yang tidak tepat sasaran itu justru makin mengecilkan jumlah kelas menengah,” terang Bhima kepada detikX pekan lalu.

Di sisi lain, proporsi bantuan sosial untuk kalangan kelas menengah juga terbilang kecil. Hanya 9 persen. Sama sekali tidak sebanding dengan kontribusi pajak kelas menengah, yang mencapai 50 persen lebih. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Ferry Irawan mengakui proporsi bansos untuk kalangan menengah memang tidak begitu besar. Fokus bansos, menurut Ferry, memang untuk diberikan kepada kalangan ekonomi miskin dan rentan miskin lantaran posisi mereka yang lebih rentan.

Namun ini bukan berarti pemerintah mengabaikan kelas menengah. Pemerintah, sambung Ferry, juga telah menelurkan banyak kebijakan yang mendukung kelas menengah. Salah satunya insentif pajak melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor pemerintahan dan kendaraan listrik.

“Selain itu, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memberikan kompensasi tunai dan pelatihan kerja bagi pekerja yang terdampak PHK, serta akses ke informasi pasar kerja. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diperkuat untuk memudahkan akses permodalan bagi UMKM, termasuk program vokasi dan Prakerja,” terang Ferry melalui pesan singkat.

Sementara itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menampik jika dikatakan pemerintah hanya memfokuskan investasi pada sektor padat modal. Apa yang dilakukan pemerintah, menurut Edy, hanyalah proses natural dari revolusi industri yang memang menuntut industri untuk menjadi lebih padat modal.

Meski begitu, Edy mengatakan, pemerintah sudah menjadikan situasi menurunnya kelas menengah ini sebagai catatan khusus. Sebab, bagaimanapun, kelas menengah adalah salah satu pendorong ekonomi nasional.

Pemerintah, kata Edy, akan berupaya untuk terus menjaga dunia usaha agar tetap berjalan baik. Sehingga ke depannya dapat terbuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk kalangan menengah.

“Pemerintah berupaya semaksimal mungkin, tapi itu tidak mudah karena tergantung pada pasar juga, dan bukan hanya pasar dalam negeri tapi juga pasar global,” pungkas Edy.