Mengurai Benang Kusut Tata Kelola Air Jakarta

Sudah bertahun-tahun perkampungan yang dihuni Junaidi dan lebih dari 200 keluarga itu kesulitan mendapatkan air bersih. Alih-alih air layak konsumsi, warga justru lebih akrab dengan banjir. Ditambah lagi air laut yang meluap sudah bercampur dengan aneka sampah dan limbah ikan.

"Di sini air melimpah, sampai luber-luber (banjir), tapi bukan air bersih," ucap Junaidi, salah satu warga Blok Limbah, Muara Angke, Jakarta Utara, kepada detikX pada Kamis, 27 Juni 2024.

Junaidi dan warga sekitar mayoritas bekerja sebagai pengolah limbah ikan. Mereka bermukim di rumah-rumah panggung sederhana untuk menghindari banjir yang kerap datang. Halaman rumah dan sekitarnya digunakan sebagai area pengolahan limbah. Limbah-limbah ikan yang didapat dicuci, lalu dijemur hingga kering, lalu dijual ke pengepul atau pabrik pembuatan aneka pakan ternak. Proses itu, menurut Junaidi, membutuhkan ketersediaan air.

Selama ini, untuk proses pengolahan limbah, Junaidi masih bisa menggunakan air tanah dangkal. Air tanah di sana sebetulnya melimpah. Namun air-air itu tidak dapat digunakan untuk mandi, mencuci, maupun konsumsi. Air tanah di sana terasa sangat asin, cenderung lengket di tangan, dan memiliki sensasi bau mirip besi.

Padahal, menurut Junaidi, sebagai pengolah limbah, warga sangat membutuhkan air bersih yang cukup. Kondisi itu membuat warga harus sering mencuci tangan, kaki, dan mandi karena bergulat dengan limbah ikan yang cenderung kotor dan berbau menyengat.

Dahulu pipa-pipa milik PAM Jaya sempat mengaliri daerah tersebut. Namun sudah lama air PAM mengalami penurunan debit, berwarna keruh, dan berbau menyengat. Mayoritas air PAM di daerah tersebut, menurut Junaidi, sudah tak lagi mengalir.

Di rumah-rumah warga masih terlihat bekas meteran dan pipa air PAM yang tak lagi digunakan. Menurut Junaidi, air PAM mulai bermasalah saat banyak apartemen dan kawasan mewah dibangun di daerah utara Jakarta. Kondisi itu membuat para warga terpaksa membeli air bersih kepada pedagang keliling dengan harga yang cukup mahal.

Dalam sehari, Junaidi dan keluarganya membutuhkan sekitar 200 liter air bersih untuk mandi, cuci, dan kakus. Para pedagang air menjual satu jeriken isi 20 liter air seharga Rp 2.500. Untuk kebutuhan itu, Junaidi harus membeli 10 jeriken dengan biaya Rp 25 ribu. Jumlah itu belum termasuk air galon isi ulang yang ia beli tiga hari sekali untuk kebutuhan konsumsi, termasuk memasak, dengan harga Rp 5.000. Dalam sebulan, untuk air saja Junaidi harus merogoh sekitar Rp 800 ribu.

"Tanya ke Jokowi, berapa dia bayar air satu bulannya? Ayo dibandingin sama tukang limbah kayak saya," ucap pria 45 tahun tersebut.

"Jangankan Rp 5.000, mau Rp 10 ribu gue beli satu pikul kalau lagi nggak ada air. Kami kerja kotoran begini suruh nggak mandi, buset, gue sama tahi kayaknya bauan gua loh, serius dah," tambahnya.

Ironisnya, menurut Junaidi, air-air yang dijual keliling sebagian juga berasal air PAM. Air itu diambil dari daerah dengan aliran air PAM yang relatif masih bersih, daerah yang agak jauh dari permukiman warga dan tepi laut.

Sebenarnya, selepas 2019, Junaidi dan warga blok limbah telah bekerja sama dengan Pemprov DKI serta beberapa organisasi profesional. Tujuannya, melakukan penataan ulang kawasan. Nantinya warga akan dipindah dan dibangunkan sebuah kampung susun. Rencana tata ruang tersebut sudah dibuat secara detail dan disepakati oleh semua pihak. Namun rencana itu tampak menguap begitu saja seiring naiknya orang baru pemegang tampuk kepemimpinan di Pemprov DKI Jakarta.

Peneliti dan dosen Universitas Indonesia bidang bioteknologi lingkungan sekaligus Staf Khusus Kementerian PUPR, Firdaus Ali, mengatakan tata kelola air di Jakarta masih kurang maksimal. Hal itu diperparah oleh pesatnya pertumbuhan populasi dan pembangunan tanpa rencana tata ruang yang memadai.

Menurutnya, Jakarta belum mampu menjamin ketersediaan air bersih terhadap seluruh wilayah dan warganya. PAM Jaya hingga saat ini belum bisa melayani dan menjangkau 100 persen wilayah Jakarta. Kondisi itu dinilai jauh tertinggal dibandingkan kota di negara tetangga, seperti Manila, Bangkok, dan Hanoi.

Padahal, berdasarkan data paparan Pemprov DKI Jakarta, pada Juni 2024, terdapat beberapa wilayah yang diantisipasi memilih potensi mengalami krisis air bersih pada saat kekeringan. Sebagai contoh, di wilayah Jakarta Utara, diperkirakan terdapat 72 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih dengan perkiraan 2.074 keluarga yang dapat terdampak. Sementara itu, di Jakarta Pusat, terdapat 6 RT potensi terdampak dengan perkiraan 70 keluarga.

"Jadi, kalau PAM Jaya menggunakan angka mitra, sebelumnya kan dibilang 68 persen. Padahal riilnya tidak lebih dari 41 persen, tidak lebih, saya mengatakan itu tidak lebih dari 41 persen itu," ujar Firdaus kepada detikX pada Sabtu, 22 Juni 2024.

Minimnya jangkauan dan tidak maksimalnya layanan PAM Jaya, tutur Firdaus, memaksa kalangan industri dan warga menggunakan air tanah. Ditambah perkantoran dan kalangan industri menyedot air tanah dalam yang dianggap memiliki kualitas lebih baik daripada air tanah dangkal. Kondisi tersebut membuat cadangan air tanah dalam di Jakarta menurun.

Selain itu, karena lapisan air dalam diambil secara besar-besaran, muka tanah di area Jakarta mengalami penurunan. Turunnya muka tanah ini memicu banjir dan rembesnya air laut di sekitar Jakarta Utara.

Benang Kusut Tata Kelola Air
Ketua Subkelompok Geologi dan Konservasi Air Baku Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Aditya Putra Brata mengatakan Jakarta telah menerapkan larangan pemakaian air tanah di sejumlah kawasan. Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT) diterapkan di 12 area jalan dan 9 kawasan di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Area jalan meliputi Jalan Gaya Motor Raya, Yos Sudarso, Danau Sunter Utara, RE Martadinata, Cakung, Cilincing Raya, Akses Marunda, DI Panjaitan, Jalan Raya Bogor, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Prof Dr Satrio, dan Gatot Subroto.

Ada sejumlah kawasan yang masuk ZOBAT, yang meliputi Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Mega Kuningan, Rasuna Epicentrum, SCBD Sudirman, Kuningan, Medan Merdeka, Asia Afrika, Menteng, dan Tanah Abang. Aturan yang diterapkan sejak 1 Agustus 2023 tersebut ditujukan pada bangunan atau gedung di area jalan dan kawasan dengan kriteria memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi dan/atau memiliki lebih dari delapan lantai.

Selama enam bulan larangan tersebut diberlakukan, sejumlah bangunan masih menggunakan air tanah. Menurut Aditya, saat dilakukan pemantauan lapangan terakhir, masih ditemukan 130 gedung di ZOBAT yang melanggar aturan dan menggunakan air tanah. Dari jumlah itu, ditemukan gedung yang memiliki izin tapi sudah tidak berlaku dan yang tidak memiliki izin sama sekali. Total pemakaian air tanah di 130 gedung kurang lebih 20.277 meter kubik/bulan.

Namun, menurut Aditya, pihaknya tak lagi bisa melakukan penindakan terhadap para pelanggar tersebut. Hal itu karena, sejak akhir 2022, perizinan, pengawasan, dan penindakan terkait penggunaan air di Jakarta ditarik ke pusat, yaitu Badan Konservasi Air Tanah di bawah Kementerian ESDM.

"Dinas Sumber Daya Air hanya sebatas menggunakan monitoring-monitoring itu memantau dan lanjut melaporkan ke Kementerian terhadap gedung-gedung yang masih melakukan pemanfaatan air tanah," kata Aditya kepada detikX pada Jumat, 28 Juni 2024.

Menurut Aditya, para pengelola gedung yang melanggar masih menggunakan air tanah dengan dalih tidak adanya jaminan aliran PAM Jaya memiliki kualitas dan kuantitas yang konsisten. Kondisi itu mereka khawatirkan berdampak pada industri atau bisnis yang mereka jalankan.

Di sisi lain, Aditya membenarkan salah satu penyebab turunnya muka tanah di Jakarta adalah eksploitasi air tanah yang serampangan. Namun itu bukan jadi penyebab satu-satunya. Kondisi tanah di Jakarta tergolong lapisan tanah muda dan relatif lebih lunak. Kondisi itu juga menunjang percepatan penurunan tanah. Ditambah lagi banyak pembangunan bangunan yang tidak memperhatikan tata ruang.

"Poinnya juga dari tata ruang. Ini pembangunan ini harus ditata juga karena salah satu, kalau lihat di penelitian-penelitian itu, penurunan tanah itu ya penyebabnya bukan dari pemakaian air tanah saja. (Tapi juga) pembebanan (keberadaan bangunan) sama geologinya, aluvialnya masih banyak yang muda," ucapnya.

Ia memaparkan, sepanjang 2020, pemakaian air tanah di Jakarta terpantau sebesar 5.993.013 meter kubik. Jumlah itu sempat menurun pada 2021 jadi 4.827.547 dan 2022 sebanyak 4.787.914 meter kubik. Namun penggunaan air tanah kembali meningkat pada 2023, sebesar 5.139.860 meter kubik. Adapun pada 2024 (Januari-Mei) terpantau sebesar 1.873.520 meter kubik.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Putu Riska Komala Putri mengatakan, sejauh yang teramati, faktor terbesar penyebab penurunan muka tanah di Jakarta adalah eksploitasi air tanah. Laju penurunan tanah sangat bervariasi dan berbeda tiap tahunnya.

"Artinya, kalau merah (menunjukkan peta penurunan tanah di aplikasi Sinarji) ini berarti dari tahun 1975, kondisi dulu sama sekarang itu udah bedanya sampai 3 meter. Bayangin, bayangin, 3 meter, udah satu lantai," jelas Riska kepada detikX.

Saat ini, menurut data dinas, daerah Muara Baru menjadi wilayah dengan laju penurunan tanah tertinggi, yaitu 9 sentimeter tiap tahunnya. Di sisi lain, Riska juga mengklaim banyak daerah di Jakarta yang mengalami pelambatan laju penurunan. Bahkan, di sejumlah tempat, laju penurunan sejauh ini terpantau berhenti. Walaupun mengalami peningkatan tiap tahunnya (permukaan tanah di sejumlah tempat makin turun), penurunan muka tanah terbukti dapat dikontrol dengan tata kelola air tanah yang lebih baik.

Menurut Riska, eksploitasi air tanah dalam oleh kalangan industri paling berdampak terhadap laju penurunan tanah. Hal itu terbukti karena, misalnya, sebuah pabrik besar berhenti beroperasi atau pindah, laju penurunan tanah di lokasi tersebut melambat atau bahkan berhenti.

Adapun penggunaan air tanah dangkal oleh kalangan rumah tangga dipandang tidak terlalu berdampak pada penurunan muka tanah. Karena itu, pihaknya mendorong agar kawasan industri ke depan mendapat jaminan pasokan air yang memadai yang bukan berasal dari air tanah dalam.

"Tapi pengambilan air tanahnya itu siapa sih yang penyebab penurunan tanahnya? Berarti pengambilannya adalah mungkin di lapisan air tanah 2 atau 3, yang itu lebih ke industri. Kalau industri kan pengambilannya agak cukup banyak sekali pengambilan," ucapnya.

Sementara itu, menurut data Badan Konservasi Air Tanah, daerah yang mengalami penurunan muka tanah relatif tinggi sekitar 5 cm/tahun adalah Kamal Muara, Tanjung Duren Utara, Penjaringan, dan Pluit. Adapun daerah yang mengalami penurunan air tanah relatif tinggi adalah sekitar daerah Kapuk, Jakarta Utara; sekitar daerah Bintaro, Jakarta Selatan; sekitar daerah Semanan, Jakarta Barat; Kota Tangerang; dan Kota Bekasi.

Adapun Corporate Secretary PAM Jaya, Gatra Vaganza, mengatakan saat ini pihaknya baru melayani 68 persen dari keseluruhan wilayah Jakarta. Nantinya, pada 2030, jumlah itu dapat ditingkatkan hingga seratus persen.

Terkait kualitas air PAM yang kurang baik di sejumlah wilayah, hal itu dapat disebabkan oleh kebocoran pipa atau adanya kerusakan pipa. Rusaknya pipa dapat disebabkan oleh usia pipa maupun tindakan sabotase atau pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jadi memang betul tadi angkanya kita buka saat ini sih di angka 45 persen (kebocoran pipa)," kata Gatra kepada detikX pada Selasa, 3 Juli 2024.

Gatra juga menjelaskan pihaknya tidak membenarkan adanya penjualan air PAM Jaya dengan harga yang tinggi ke penduduk yang kesulitan air.

"Kami tidak membenarkan tindakan seperti itu walaupun kami sendiri juga tidak punya kontrol atas hal itu ya karena kan sebetulnya air kebutuhan dasar yang harus bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Jakarta," tegasnya.